- The Times of Israel
VIVA – Tim Transisi Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dipaksa untuk membangun sistem keamanan siber sendiri. Hal ini karena mereka tidak mendapatkan dukungan dari sumber daya pemerintah federal.
Saat presiden terpilih menuju Gedung Putih di Washington DC, biasanya dukungan keamanan siber disediakan oleh administrator saat masa transisi. Namun, Presiden AS pendahulunya, Donald Trump, menghentikan badan federal menyediakan dukungan tersebut, seperti dilansir dari The Verge, Senin, 23 November 2020.
Tanpa dukungan keamanan siber menyebabkan Tim Transisi Joe Biden memiliki kerentanan saat ini, di mana mereka menggunakan jaringan Google Workspace. Seluruh akun mendapatkan perlindungan dari Advanced Protection Program dan Enhanced Protection Program Google.
Seluruh staf diharuskan menggunakan kunci keamanan fisik untuk masuk ke akunnya. Informasi akan disimpan dalam sebuah drive bersama dengan akses terbatas. Para anggota tim juga telah diberitahu soal praktik keamanan siber terbaik.
"Kami bersiap untuk memerintah selama pandemi COVID-19 global dan resesi ekonoimi, semuanya secara jarak jauh. Dari awal transisi kami sudah berinvestasi dengan sistem dan proses TI terbaik di kelasnya," ungkap seorang pejabat Tim Transisi Joe Biden.
Juru bicara Gedung Putih hanya menyebutkan jika pemerintah Trump akan mengikuti seluruh persyaratan hukum. Namun tidak menyebutkan informasi detail soal syarat apa saja yang dimaksud.
Selain menghalangi Tim Transisi Joe Biden mendapatkan proteksi keamanan siber, Donald Trump juga menahan rencana vaksin COVID-19. Tim Transisi Joe Biden mengaku tidak memiliki akses data ke pemerintah termasuk kumpulan data internal.
Dengan sulitnya berkoordinasi, Joe Biden menegaskan kemungkinan akan ada lebih banyak warga AS yang meninggal dunia nantinya. "Lebih banyak orang kemungkinan akan meninggal dunia jika kami tidak segera berkoordinasi," ungkapnya.
