- RT News
VIVA – WhatsApp diketahui akan menerapkan kebijakan privasi baru pada 15 Mei mendatang, dari sebelumnya awal Februari tahun ini. Aturan tersebut mewajibkan seluruh penggunanya untuk berbagi data pribadi mereka dengan Facebook, induk perusahaan WhatsApp.
Jika berhasil diterapkan maka akan memungkinkan Facebook dan WhatsApp untuk berbagi pembayaran dan data transaksi untuk membantu mereka menargetkan iklan 'dengan lebih baik' karena raksasa media sosial itu memperluas penawaran e-commerce serta berupaya menggabungkan platform pesan instan.
Lantas, apa yang terjadi kalau penggunanya tetap tidak menerima kebijakan tersebut?
Mengutip situs Techcrunch, Senin, 22 Februari 2021, melalui surat elektronik (email) ke salah satu mitra pedagangnya, WhatsApp menyebut akan 'dengan hati-hati meminta' pengguna mematuhi aturan baru 'supaya tetap bisa menggunakan layanannya secara utuh' mulai 15 Mei mendatang.
Apabila pengguna masih tidak menerima persyaratan tersebut, maka 'untuk waktu yang singkat, pengguna akan dapat menerima panggilan dan pemberitahuan tapi tidak akan dapat membaca atau mengirim pesan dari aplikasi'.
"'Dalam waktu singkat' akan berlangsung beberapa minggu. Dalam catatannya, WhatsApp yang ditautkan ke halaman FAQ terbaru mengatakan bahwa kebijakannya terkait dengan pengguna yang tidak aktif akan berlaku setelah tanggal 15 Mei," demikian menurut WhatsApp.
Laporan layanan pesan instan milik Facebook itu menimbulkan reaksi dari para pengguna, termasuk India yang merupakan pangsa pasar terbesar WhatsApp. Seakan membela diri, WhatsApp mengatakan pembaruan kebijakan privasinya telah menciptakan kebingungan di antara beberapa pengguna.
“Kami telah mendengar dari begitu banyak orang betapa banyak kebingungan yang terjadi seputar aturan terbaru kami. Ada banyak kesalahan informasi yang menyebabkan kekhawatiran. Kami ingin membantu semua orang memahami prinsip dan fakta kami," tulis WhatsApp, melalui situs blognya, beberapa waktu lalu.
WhatsApp, yang telah dipakai lebih dari 2 miliar pengguna di dunia, pada bulan lalu menunda pemberlakuan kebijakan baru selama tiga bulan dan telah menjelaskan persyaratan barunya kepada pengguna. Karena penjelasannya tidak secara eksplisit, maka menimbulkan rasa curiga pengguna sehingga aturan tersebut ditolak.
Rencana AS untuk Melarang TikTok Memicu Perpecahan Nasional
Anggota Dewan Perwakilan Amerika Serikat sekali lagi menyetujui sebuah rancangan undang-undang yang berpotensi membuka jalan bagi larangan nasional terhadap TikTok.
