- Auth0
VIVA – Raksasa teknologi asal Taiwan, Acer, sudah mengonfirmasi bahwa hacker atau peretas berhasil membobol sistem layanan purna jualnya di India. Sayang, Acer tidak membagikan secara detail lebih lanjut informasi tersebut.
Sementara itu, lembaga pengawas keamanan data privasi, PrivacyAffairs, telah berbagi berita tentang pelanggaran tersebut setelah menemukan data dari pelanggaran yang dilelang di sebuah forum populer.
“Pada posting forum tertanggal 13 Oktober, kelompok hacker bernama Desorden mengumumkan bahwa mereka telah meretas dan menembus server milik Acer di India,” kata Pendiri PrivacyAffairs, Miklos Zoltan, seperti dikutip dari situs Tech Radar, Jumat, 15 Oktober 2021.
Menurutnya, data yang dicuri tampaknya mencakup detail login dan informasi pengenal pribadi (PII) dari pengecer dan distributor Acer di India. Juru bicara Acer mengatakan setelah mendeteksi pelanggaran, anak perusahaannya di India segera memulai protokol keamanan.
Insiden tersebut telah dilaporkan ke aparat penegak hukum setempat dan telah memulai proses untuk memberi tahu semua pelanggan yang terkena dampak. Juru bicara Acer bersikeras bahwa insiden itu tidak memiliki dampak material terhadap operasi dan kelangsungan bisnis Acer mereka.
Adapun Acer belum membagikan detail mengenai pelanggaran tersebut, namun PrivacyAffairs melaporkan bahwa kelompok hacker mengklaim pelanggaran tersebut mempengaruhi jutaan data pribadi pelanggan Acer.
Desorden juga sudah memposting 10 ribu catatan untuk membuktikan keasliannya. PII yang diposting para peretas sebagai bukti dan tersedia secara cuma-cuma digunakan PrivacyAffairs untuk menghubungi individu yang terdampak.
Baik hacker maupun Acer tidak membagikan bagaimana cara penyerang berhasil membobol server dan membuat mereka menemukan lebih dari 60GB data pribadi. Selain PII individu, data sensitif yang bocor juga berisi perincian tentang akun anak perusahaan Acer, keuangan, dan informasi audit.
UU Pemilu Perlu Direvisi sebagaimana Pertimbangan MK, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI menyatakan sepakat bahwa UU Pemilu perlu dilakukan revisi sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
