- Dok. Istimewa
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), yang menjadikan para petani sebagai mitra.
Hal ini diungkapkannya pada acara penanaman perdana peremajaan sawit rakyat di Koperasi Unit Desa (KUD) Mojopahit Jaya, Desa Sari Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
“Saya mengucapkan terima kasih. Karena, jajaran direksi dan komisaris PTPN menjadikan saudara-saudara kita, para petani, yang selama ini diposisikan lemah menjadi mitra. Ketika banyak perusahaan mengontrol bibit sawit unggul ke petani, kita (PTPN) justru buka lebar. Ini kebijakan luar biasa," kata dia, Sabtu, 27 November 2021.
Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga sempat berdialog langsung dengan petani. Tukimin salah satunya. Petani KUD Mojopahit Jaya ini mengaku bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar mitra PTPN V.
Sejak mengikuti program transmigrasi pada 1988 silam, ia memiliki tingkat ekonomi yang baik dengan menjadi petani sawit mitra anak usaha PTPN III (Persero) tersebut.
"Syukur Alhamdulillah. Selama bergabung di PTPN V, kami semua berhasil, sejahtera semua. Bisa sekolahkan anak, bangun rumah dan lain sebagainya, pak," ujar Tukimin.
Dalam kegiatan ini, PTPN V untuk pertama kalinya menyediakan dan melepas bibit sawit unggul bersertifikat kepada para petani.
Tercatat, mulai 2020 hingga akhir November 2021, sebanyak 1,1 juta dari total 1,4 juta bibit sudah dibeli oleh petani sawit swadaya. PTPN V menargetkan bisa membantu peremajaan dan konversi sawit rakyat seluas 23 ribu hektare hingga 2025.
Seluruh sawit yang diproduksi oleh kebun yang bermitra dengan perusahaan produktivitasnya juga jauh di atas standard nasional.
"Keberadaan sawit bersertifikasi ini pun menjadi jawaban bagi para petani sawit di Riau dalam menghadapi dilema keberadaan bibit palsu," jelas Direktur Utama Holding PTPN III (Persero), M Abdul Ghani.
Ia menambahkan jika peremajaan perkebunan sawit masyarakat mendesak untuk dipercepat mengingat tingginya disparitas produktivitas antara petani dan korporasi.
Sebagai perbandingan, produktivitas CPO (crude palm oil) petani hanya 3 ton CPO/hektare/tahun. Sementara perusahaan mencapai 5-7 ton CPO/hektare/tahun. "Ini yang menjadi pertimbangan kita agar proses peremajaan perlu diakselerasi," tutur Ghani.
