Menkominfo Kasih Kabar soal RUU PDP

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Sumber :
  • Dok. AMSI

VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menargetkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) bisa selesai tahun depan.

Menkominfo Kasih Lampu Hijau Operator Telekomunikasi untuk Merger

"Kita harapkan tahun 2022 (RUU PDP) bisa diselesaikan secara politik," kata dia, saat ditemui di Gedung Kominfo Jakarta, Selasa, 28 Desember 2021.

Saat ini RUU PDP masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah, yaitu Kominfo dan DPR.

Layani Permintaan Mudik Gratis Bus, Damri Gandeng PO Bus Swasta

Regulasi tersebut semula ditargetkan selesai pada 2020, namun, tertunda karena pandemi COVID-19. Pembahasan menjadi panjang karena pemerintah dan DPR belum sepakat untuk otoritas yang mengawasi penegakan perlindungan data pribadi.

Johnny berpendapat lembaga pengawasan perlindungan data pribadi bisa berada di bawah kementerian mereka, sementara DPR menilai perlu ada lembaga yang independen. RUU PDP menjadi salah satu regulasi yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

Isu Partai NasDem Gabung Koalisi Prabowo, Projo: Semua Dirangkul untuk Indonesia Maju

"Saya berterima kasih RUU PDP kembali menjadi agenda prioritas pembahasannya," tuturnya. Johnny menilai regulasi ini dibutuhkan agar payung hukum soal perlindungan data pribadi menjadi semakin kuat.

Undang-undang tersebut akan memuat sanksi untuk pelanggaran perlindungan data pribadi, salah satunya penggunaan yang tidak sah terhadap data pribadi.

"Kebutuhan payung hukum yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan data pribadi menjadi penting dan relevan di Indonesia saat ini,” jelas Menkominfo.

Selagi menunggu regulasi primer ini selesai, aturan tentang perlindungan data pribadi saat ini masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga.

Aturan mengenai perlindungan data pribadi untuk sektor komunikasi saat ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Rincian Peraturan Pemerintah itu juga dimuat di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

"Kita harapkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) akan melengkapi agar perlindungan terhadap pemilik data bisa betul-betul terjaga dengan baik," tegas Menkominfo Johnny G Plate.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya