- Telegram
VIVA – Pemerintah Jerman akan menutup Telegram jika mereka terus melanggar hukum di negara tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jerman Nancy Faeser.
Layanan pesan milik Pavel Durov ini populer di kalangan kelompok sayap kanan dan orang-orang yang menentang pembatasan aktivitas karena pandemi COVID-19.
"Kita tidak bisa mengesampingkan hal itu. Penutupan akan menjadi masalah serius dan jelas merupakan upaya terakhir. Semua opsi lain harus dilakukan terlebih dahulu," kata dia, seperti dikutip dari situs Channel News Asia, Jumat, 14 Januari 2022.
Mendagri Faeser menambahkan jika Jerman saat ini sedang berdiskusi dengan mitranya di Uni Eropa tentang bagaimana caranya mengatur Telegram supaya tunduk sama hukum Jerman.
Media sosial asal Rusia itu semakin berkembang karena menawarkan cara termudah untuk menggunakan layanan obrolan terenkripsi, yang melindungi pesan dari pengintaian saat dikirim di antara pengguna.
Pesaing WhatsApp ini juga menawarkan sistem grup yang memungkinkan pesan disiarkan dengan cepat. Tapi fitur ini telah terbukti kontroversial karena memungkinkan penjahat dan kelompok lain untuk kabur dari penegakan hukum.
Telegram dipandang sebagai sumber teori konspirasi dan ujaran kebencian di Jerman, terutama karena negara tersebut tengah bergulat dengan pandemi COVID-19. Aplikasi asal Rusia ini jadi platform utama bagi aktivis anti-lockdown.
Ada resistensi yang kuat terhadap vaksinasi di antara minoritas orang Jerman. Angka-angka terbaru menunjukkan 72 persen telah divaksinasi penuh. Jerman tidak sendirian dalam mencari kontrol di Telegram.
Larangan dan peraturan ada di berbagai negara Mulai dari China, India, dan Rusia. Pemerintah sering menunjuk pada konten kriminal dan masalah yang disebarkan di platform dalam upaya melakukan pemblokiran.
Moeldoko Sebut Anak Muda Harus Paham Tata Kelola Negara
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan calon pemimpin masa depan harus memahami legacy pemerintah. Hal itu diungkapnya saat membuka Indonesia Future Network.
