- Kementerian Komunikasi dan Informatika
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menilai Presidensi G20 Indonesia akan membawa manfaat bagi agenda nasional.
"Negara mendapat manfaat bahwa agenda nasional diperjuangkan di forum internasional," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sekjen Kominfo), Mira Tayyiba, dalam diskusi 'Kepemimpinan Indonesia dalam Isu Digital di Forum G20', di Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.
Indonesia resmi menjadi tuan rumah forum internasional G20. Sepanjang tahun ini pula diperkirakan ada lebih dari 150 kegiatan. Acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dijadwalkan berlangsung di Bali pada November mendatang.
Pemerintah sepakat kegiatan G20 tidak hanya berada di Jakarta dan Bali, setidaknya ada sembilan kota yang akan menjadi tempat penyelenggaraan rangkaian acara forum G20.
Forum ini sengaja diadakan di berbagai kota dengan tujuan menggerakkan perekonomian lokal di tengah pandemi COVID-19, sambil tetap mempertahankan protokol kesehatan.
"Kita ingin menggunakan G20 bukan hanya untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin, tapi juga menggairahkan perekonomian lokal," kata Mira.
Kominfo ditunjuk menjadi pengampu isu digital dalam Presidensi G20 Indonesia. Selain pertama kali menjadi tuan rumah G20, Indonesia juga menjadi ketua pertama dalam Digital Economy Working Group (DEWG) G20, kelompok kerja yang dibentuk pada 2021.
DEWG merupakan peningkatan dari Digital Economy Task Force, satuan tugas yang dibentuk pada 2017 saat Presidensi G20 Jerman.
Ini adalah kelompok kerja untuk membahas pemanfaatan teknologi digital, melalui pertukaran informasi dan pandangan, serta mencari pemahaman bersama tentang kebijakan yang mendorong ekonomi digital.
Dalam forum ini, Kominfo mengangkat tiga isu prioritas yaitu konektivitas dan pemulihan pascapandemi; literasi dan kecakapan digital; dan arus data lintas batas negara.
Isu konektivitas yang akan dibahas oleh kelompok kerja ini tidak hanya mengenai akses internet, tapi, juga konektivitas antarmanusia.
Sementara pada isu literasi dan kecakapan digital, Kominfo mendorong negara anggota G20 memiliki ukuran yang sama untuk literasi dan kecapakan digital.
Pemerintah Indonesia sedang menyusun G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy, yang akan menjadi ukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital dan menjadi rujukan bersama negara anggota G20.
Isu terakhir, arus data lintas batas negara, Kominfo melihat perlu ada kesepakatan dengan negara anggota untuk melindungi data, termasuk perlindungan data pribadi dan serangan siber. Diperkirakan data yang beredar di seluruh dunia setiap hari mencapai 453 miliar gigabyte (GB) pada 2025.
