- Barron's
VIVA – Elon Musk baru saja mengumumkan menunda akuisisi Twitter sampai mereka memberi rincian jumlah akun spam dan bot di platform burung biru tersebut.
Pendiri SpaceX itu menuntut keterbukaan informasi lebih lanjut tentang angka akun spam dan bot sebelum melanjutkan pengambilalihan perusahaan. Sebelumnya, Twitter mengaku jika akun spam mewakili kurang dari lima persen dari pengguna aktif harian.
"Kesepakatan (saya dengan) Twitter sementara ini ditangguhkan sampai menunggu detail bahwa akun spam/palsu memang mewakili kurang dari lima persen pengguna," kata Elon Musk, seperti dikutip dari situs Express, Sabtu, 14 Mei 2022.
Sejak pengumuman itu saham Twitter langsung ambles 25 persen dalam perdagangan pasar modal. Sahamnya pun terus menurun sejak tawaran pengambilalihan pada 25 April 2022.
Dalam tweetnya, Elon Musk menautkan sebuah laporan pada 2 Mei yang menyatakan bahwa raksasa media sosial itu memperkirakan akun spamnya kurang dari lima persen pengguna.
Laporan itu muncul beberapa hari setelah dirinya men-tweet bahwa salah satu prioritasnya adalah menghapus 'bot spam' dari Twitter.
Orang terkaya di Bumi itu pertama kali bergerak untuk membeli Twitter setelah membeli 9,2 persen saham di perusahaan pada pertengahan Februari tahun ini.
Namun, pembelian saham ini sedang diselidiki oleh regulator Amerika Serikat (AS) setelah Elon Musk menunda pelaporan aksi korporasi tersebut ke Securities and Exchange Commission (SEC).
Sebab, setiap investor yang memiliki lima persen saham harus melapor diri kepada SEC dalam waktu sepuluh hari sebagai tanda kepada pemangku kepentingan bahwa investor besar dapat mengendalikan perusahaan.
Ketika Elon Musk mengajukan pembelian, ia mendaftarkan sahamnya sebagai pasif, yang berarti dirinya tidak berencana untuk mengambil alih perusahaan atau mempengaruhi manajemen atau bisnis.
PT BMI Ajukan PK Kasus Sengketa Lahan ke MA, Minta Eksekusi Ditunda
Perusahaan pengolahan hasil laut dengan orientasi ekspor, PT Bumi Menara Internusa (BMI) mengajukan PK atas gugatan sengketa lahan pabrik di Malang ke Mahkamah Agung
