- Marca
VIVA – Media sosial Twitter memberi peringatan keras kepada Elon Musk karena melakukan penundaan akuisisi. Twitter sudah menyatakan bakal 'menegakkan perjanjian merger' yang dapat dilihat sebagai ancaman tindakan hukum jika ada pembatalan.
Penundaan akuisisi dilakukan karena pendiri SpaceX dan Tesla itu khawatir pada jumlah dari akun palsu yang beredar di Twitter.
Elon Musk justru menuntut bukti bahwa pengguna bot memang kurang dari 5 persen. Orang terkaya di Bumi tersebut bilang jika akuisisi 'tidak bisa bergerak maju'.
Perubahan terbaru yang sepihak ini dilihat sebagai taktik Elon Musk untuk mengakuisisi Twitter dengan harga diskon, atau bisa jadi, memang sebenarnya rival Jeff Bezos itu memang tidak mampu membeli Twitter.
Jika ia memutuskan untuk membatalkan, maka Musk harus membayar 'biaya putus' sebesar US$1 miliar atau Rp14 triliun.
"Dewan dan Musk menyetujui transaksi dengan harga US$54,20 per saham (Rp794 ribu). Kami percaya perjanjian ini untuk kepentingan terbaik semua pemegang saham. Kami bermaksud untuk menutup transaksi dan menegakkan perjanjian merger," demikian keterangan resmi Twitter, seperti dikutip dari situs Independent, Jumat, 20 Mei 2022.
Ketegangan Elon Musk dan Twitter semakin meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Terbaru, pria yang baru saja bertemu Presiden Joko Widodo ini bahkan memberi reaksi emoji kotoran terhadap tweet Kepala Eksekutif Twitter Parag Agrawal.
Dalam unggahan di Twitter, Agrawal mengakui bahwa Twitter tidak sempurna dalam menangkap spam. Ia menulis bahwa setiap kuartal, perusahaan telah membuat perkiraan bahwa spam kurang dari 5 persen.
"Perkiraan kami didasarkan pada beberapa tinjauan manusia terhadap ribuan akun yang diambil sampelnya secara acak, secara konsisten dari waktu ke waktu," jelas Parag Agrawal. Namun begitu, Elon Musk percaya bahwa angkanya lebih tinggi dari yang ditunjukkan oleh angka resmi Twitter.
Penjelasan BI soal Layanan Alipay Mau Masuk Indonesia
Bank Indonesia (BI) buka suara, soal Ant Group yang berencana memperluas layanan Alipay+ di Indonesia pada tahun 2024.
