Kominfo Ultimatum Google, Facebook, dan Twitter

Direktur Jenderal Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.
Direktur Jenderal Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.
Sumber :
  • VIVA/Muhammad Naufal

VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) engklaim jika pemain besar penyelenggara sistem elektronik atau PSE Asing seperti Google, Facebook, dan Twitter tidak mendaftar sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 20 Juli 2022, maka akan diblokir.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, jika Google, Facebook, dan Twitter sampai diblokir di Indonesia, penggantinya sudah pasti akan muncul sekaligus peluang bagi platform lokal untuk mengembangkan teknologi serupa.

"Pasti pada saatnya akan muncul juga. Dulu juga enggak ada vidcon (video conference) kan? Coba lihat sekarang. Tiba-tiba muncul aja. Nah, ini justru ada peluang kalau mereka (PSE Asing seperti Google, Facebook dan Twitter) enggak mau (daftar)," kata Samuel di Jakarta, Senin 27 Juni 2022.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 4.634 PSE yang telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di antaranya terdiri dari 4.559 PSE domestik seperti Gojek, OVO, Traveloka, dan Bukalapak, dan 75 PSE asing seperti Tiktok, Linktree, dan Spotify.

Sebanyak 2.569 PSE harus melakukan pendaftaran ulang karena pendaftarannya dilakukan sebelum pengundangan PM Kominfo No 5 tahun 2020. Pendaftaran ulang dilakukan dalam rangka pembaruan dan penyesuaian informasi tentang PSE dimaksud.

PSE yang belum melakukan pendaftaran agar segera melakukan pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia melalui sistem perizinan online single submission yang sudah disiapkan. "Kami menyakini bahwa masyarakat tentu ingin menggunakan PSE yang terdaftar pada otoritas terkait yang lebih menjamin perlindungan konsumen," tuturnya.

Lebih lanjut Samuel mengatakan kealpaan PSE dalam melakukan pendaftaran akan memaksa Kominfo sebagai regulator untuk melaksanakan ketentuan perundangan, termasuk tindakan tegas atas PSE yang belum terdaftar, yang pada level paling tinggi berupa pemutusan akses.