VIVA Tekno – Enforcement Directorate (ED) melakukan penggerebekan terhadap 44 tempat di India untuk penyelidikan pencucian uang pada produsen smartphone Vivo dan perusahaan terkait, kata pejabat setempat.
Penyelidikan berada di bawah tanggung jawab Prevention of Money Laundering Act (PMLA) yang dilakukan di beberapa negara bagian, termasuk Delhi, Uttar Pradesh, Meghalaya dan Maharashtra, menurut laman News18, Kamis, 7 Juli 2022.
"Vivo bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, kami berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi hukum," kata juru bicara Vivo India.
Badan tersebut melakukan penyelidikan di 44 tempat yang berhubungan dengan Vivo dan pihak terkait. Agen federal mengajukan kasus pencucian uang setelah mengetahui beberapa pemegang saham di China memalsukan dokumen identitas di distributor agen yang berbasis di Jamuu dan Kashmir.
ED mencurigai dugaan pemalsuan dilakukan untuk mencuci dana yang dihasilkan secara ilegal menggunakan perusahaan fiktif dan hasil kejahatan ini dialihkan untuk tetap berada di bawah pajak dan lembaga penegak hukum India.
Penggerebekan dilihat sebagai bagian dari langkah-langkah pemerintah untuk memperketat pemeriksaan terhadap entitas. Ini akan berlanjut dan operasi akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan penyelewengan pajak saat beroperasi di negeri Bollywood.
Tindakan ini ditingkatkan terhadap perusahaan atau entitas yang didukung China karena alasan pertikaian dua negara di Line of Actual Control (LAC) yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun.
ED pada bulan April memerintahkan penyitaan deposito senilai Rs5.551 crore dari Xiaomi karena adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Manajemen Valuta Asing (FEMA). Kemudian Departemen Pajak juga menggerebek Huawei karena menemukan dugaan manipulasi pembukuan untuk mengurangi pajak.
Perusahaan smartphone China seperti Xiaomi, Oppo dan Vivo, distributor serta rekanan terkait telah digerebek oleh departemen TI pada bulan Desember tahun lalu. Hasilnya diduga ada pendapatan yang tidak terhitung, melanggar undang-undang dan peraturan pajak India.
