- Antara/Widodo S. Jusuf
VIVA Tekno – Hacker Bjorka mencatut sebuah nama dibalik dalang pembunuhan Munir Said Thalib yang meninggal dunia pada 2004. Ia menyebut Muchdi Purwopranjono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya.
Bjorka mengklaim, Munir saat itu menyebut bahwa pelaku penculikan 13 aktivis periode 1997-1998 adalah anggota Kopassus yang dikenal dengan Tim Operasi Mawar.
Berdasarkan artikel yang berjudul 'Who Killed Munir?' yang dikutip pada Minggu, 11 September 2022, akibatnya Muchdi Purwoanjono yang saat itu sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus diberhentikan dari jabatan barunya dan menjadi tidak senang dengan Munir.
Selain menjawab pertanyaan warganet soal misteri kasus Munir, hari ini Bjorka juga membocorkan data pribadi Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan.
Akun Twitter hacker Bjorka.
- Twitter @bjorkanism
Kemarin, dia memberi kado ulang tahun untuk Menteri Kominfo Johnny G Plate berupa doxing data pribadi. Hingga hari ini Kementerian Kominfo belum memberi tanggapan atas aksi Bjorka.
Akun Twitter @bjorkanism yang baru-baru ini aktif juga telah ditangguhkan. Saat itu pengikutnya sudah mencapai 213,5 ribu.
Bjorka juga menarik perhatian dengan melakukan mention terhadap Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir dan Denny Siregar di Twitter.
Akhir-akhir ini perusahaan dan lembaga di Indonesia diduga alami kebocoran. Hacker dengan nama beken Bjorka menarik perhatian masyarakat karena menjual data pelanggan PLN dan riwayat browsing pengguna IndiHome.
Ilustrasi peringatan terbunuhnya Munir
- ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
Dia juga menjajakan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dan dokumen serta surat yang diklaim milik Presiden Jokowi.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan koordinasi dengan setiap Penyelenggaran Sistem Elektronik (PSE) yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
Badan tersebut juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.
