- The Hacker News
VIVA Tekno – Data sebesar 66GB dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga bocor. Thread tersebut diposting di forum Breached dengan nama pengguna Toshikana pada 13 September 2022.
"Chill there is only data about the Department of Communication and Information Technology. This thread is based on the opinion of 2 people who were drunk and this is intended for all Departments in Indonesia. [Tenang saja yang ada hanya data tentang Departemen (Kementerian) Komunikasi dan Informatika. Thread ini berdasarkan opini dari 2 orang yang sedang mabuk dan ini ditujukan untuk semua Departemen (Kementerian) di Indonesia]," tulis Toshikana, seperti dikutip pada Jumat, 16 September 2022.
Ia mengklaim bahwa data-data diklasifikasikan sebagai Konfidensial, Rahasia dan Sangat Rahasia. Mereka akan menjaga data tersebut di server, tidak dijual maupun dibagikan sampai melihat perubahan signifikan pada instansi.
"Saya yakin kita semua sepakat bahwa sesuatu yang dijanjikan aman, di masa depan harus tetap aman dan begitu juga Data Rahasia, harus tetap Rahasia meskipun itu data lama atau data milik orang miskin," kata Toshikana.
Data berlabel rahasia.
- Twitter @b00km4rkz
Data berisi pembahasan Blockhain, Big Data, Metaverse, RUU PDP (Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi), PDN/PDNS, Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, Rekening Koran, Laporan Keuangan, Faktur Hotel, Catatan Rapat, Catatan Pelatihan, Surat Tugas, Rencana 2023-2024 dan lain sebagainya.
Lebih lanjut dia berjanji tidak akan membocorkan data yang berkaitan dengan masyarakat sipil, Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pertahanan serta militer Indonesia.
Dalam postingan @b00km4rkz melalui media sosial Twitter, terlihat sebuah dokumen yang dikategorikan sebagai rahasia.
"Rame-rame Bjorka sampe ga ngeh ada dokumen instansi pemerintah (saya blur biar kalian ga tau instansi mana) yang bocor. Dokumen tersebut berkategori "Rahasia". Berarti sudah ada dokumen rahasia yang bocor kan?" tulisnya.
Toshikana mengklaim bahwa grupnya ditawari sejumlah besar uang untuk melanggar sistem Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pertahanan pada 25 Agustus kemarin.
Petinggi dari grup itu telah memberi peringatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo tentang besarnya potensi cyber spionage.
Tapi, menurut Toshikana, surat itu sepertinya tidak dibaca atau dibaca tapi hanya dianggap lelucon.
"Agar perubahan terjadi, Anda harus mengakui fakta, mendengar apa yang perlu didengar dan mengatakan apa yang perlu dikatakan, bukan hanya mengeluarkan kalimat atau pernyataan yang tidak perlu, hanya untuk menunjukkan bahwa Anda kuat," tutup Toshikana.
