TikTok Perkuat Kebijakan Politiknya

Fitur TikTok.
Sumber :
  • TikTok

VIVA Tekno – TikTok akan memperluas peraturan yang akan memperketat politisi dan kelompok politik untuk mengumpulkan dana dari platform tersebut. Lebih jauh, platform asal China tersebut juga melarang seluruh aktivitas penggalangan dana ke depannya.

Kombes Ade Safri Ungkap Belum Ada Permohonan Penangguhan Penahanan TikToker Galih Loss

Hal ini diungkapkan oleh platform melalui unggahan di blognya oleh Blake Chandlee TikTok’s president of global business solutions yang mengatakan perusahaan akan segera mematikan semua fitur iklan dan monetisasi, seperti pemberian hadiah dan tips untuk politisi dan partai di platform tersebut.

Selain itu, TikTok juga mewajibkan bagi akun milik pemerintah, politisi, dan partai politik harus mengajukan verifikasi, seperti dikutip dari situs The Verge, Rabu, 21 September 2022.

Joe Biden Sahkan Undang-undang yang Membuat Tiktok Terancam Diblokir

“Dengan melarang penggalangan dana kampanye dan membatasi akses ke fitur monetisasi kami dan memverifikasi akun, kami bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara memungkinkan orang mendiskusikan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka sambil juga melindungi platform kreatif dan menghibur yang diinginkan komunitas kami,  Blake Chandlee, presiden solusi bisnis global di TikTok, mengatakan dalam posting blog-nya.

Selama beberapa minggu ke depan, TikTok mengharapkan untuk meluncurkan larangan penggalangan dana kampanye secara keseluruhan.  Larangan itu akan melarang politisi dan partai menggunakan platform untuk mengarahkan pemirsa ke situs web kampanye mereka untuk memberikan sumbangan.

Pakar Sebut Kehadiran Anies di KPU Tunjukkan Komitmen Prinsip Bernegara dan Berdemokrasi

Juru bicara TikTok Jamie Favazza mengatakan kepada The Verge, platform berencana untuk mengombinasikan moderasi teknologi dan manusia.

“Kami akan bekerja sama dengan pemerintah, politisi, dan partai politik untuk memverifikasi akun mereka baik saat mereka mengajukan permintaan verifikasi, atau jika kami mengidentifikasi akun yang kami yakini milik pemerintah, politisi, atau partai politik, kami akan mengonfirmasi keaslian akun tersebut.  akun dan mulai proses verifikasi,” kata Favazza.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya