- AnandTech
VIVA Tekno – Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia atau APSI memaparkan sekitar 600 ribu unit ponsel pasar gelap (black market) masuk ke Indonesia setiap bulannya sebelum ada aturan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).
Sementara data Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan ada 962 tindakan untuk kasus penyelundupan ponsel pada 2018-2019, ketika belum ada registrasi IMEI.
Lalu, 2019-2020, saat aturan IMEI mulai berlaku, angka tersebut turun menjadi 514 tindakan terhadap ponsel ilegal. Sementara pada 2020-2022, setelah ada regulasi registrasi IMEI, hanya terjadi 361 tindakan.
Harga ponsel yang miring atau jauh lebih murah dibandingkan harga di gerai resmi bisa menjadi indikasi perangkat tersebut memiliki nomor IMEI ilegal.
"Perlu kesadaran untuk tidak membeli barang-barang yang secara nyata tidak resmi," kata Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys, dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta, Rabu, 30 November 2022.
Ilustrasi sampah smartphone
Kendati demikian, ia menegaskan operator telekomunikasi berkomitmen aktivitas pengecekan nomor IMEI berlangsung sesuai aturan dan alat yang mereka gunakan mematuhi standard keamanan.
Indonesia telah menerapkan aturan registrasi IMEI sejak 15 September 2020, yaitu nomor IMEI ponsel yang dijual secara resmi di Indonesia harus terdaftar pada sistem Centralized Equipment Identity Register (CEIR).
Jika IMEI tidak terdaftar pada sistem CEIR, maka ponsel tidak bisa tersambung ke sinyal seluler. Aturan registrasi IMEI dibuat untuk mengatasi peredaran ponsel ilegal, yang bisa merugikan negara, produsen, dan konsumen.
Meski aturan sudah dibuat seketat mungkin, selalu ada pihak yang mencari celah, mulai dari menyediakan jasa membuka (unlock) nomor IMEI sampai menjual ponsel dengan nomor IMEI yang tidak resmi untuk dijual di Indonesia.
Ilustrasi IMEI ponsel.
- Instagram/@mobileranker
Ponsel dengan nomor IMEI ilegal itu sering dijual dengan harga yang jauh lebih murah dengan yang resmi, terutama untuk ponsel premium. ATSI mengajak masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan ponsel ilegal yang harganya murah.
Bukan cuma ponsel harga miring yang menjadi masalah, tapi bahaya kloning atau menggandakan nomor IMEI yang biasanya dilakukan agar ponsel ilegal tetap bisa tersambung ke sinyal perangkat.
"Itu sangat jelas tindakan ilegal," kata Ketua Bidang IoT, AI, dan Big Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Teguh Prasetya.
Berdasarkan aturan registrasi IMEI, ponsel dengan nomor IMEI yang tidak resmi untuk dipasarkan di Indonesia tidak bisa tersambung ke sinyal seluler alias terblokir.
Selama dua tahun aturan registrasi IMEI berlaku, sejumlah pihak melakukan kloning IMEI atau membuka (unlock) IMEI untuk ponsel tidak resmi.
Aktivitas tersebut, selain ilegal juga menimbulkan kerugian bagi pengguna. Menurut Teguh, kedua perangkat, baik dengan nomor IMEI asli maupun IMEI hasil kloning, bisa terblokir.
Kloning iphone.
- U-Report
Sementara Koordinator Fungsi Untuk Industri TIK dan Alat Profesional Perkantoran Kementerian Perindustrian Slamet Riyanto mengatakan nomor IMEI hasil kloning tidak bisa masuk ke sistem Centralized Equipment Identity Register (CEIR).
Sistem CEIR berisi gabungan nomor IMEI yang terdaftar di Indonesia dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan operator seluler.
Bisa atau tidak sebuah ponsel terhubung ke sinyal seluler berdasarkan aturan registrasi IMEI berhubungan erat apakah nomor IMEI ponsel sudah terdaftar pada sistem CEIR.
Sistem pada operator seluler akan mengecek apakah nomor IMEI perangkat yang tersambung dengan kartu SIM sudah terdaftar di CEIR, jika ya, maka operator telekomunikasi menyambungkan ponsel ke sinyal seluler.
"Tapi sebaliknya. Jika tidak, maka ponsel tidak bisa tersambung ke sinyal seluler," jelas dia.
