Siapa yang Berhak Menguasai Bulan?

VIVA Tekno – Beberapa negara tengah berlomba untuk bisa mencapai Bulan. Bendera Amerika Serikat (AS) dan China berkibar di atas permukaan Bulan. Tapi keberadaan bendera ini tidak mewakili klaim properti apa pun, lebih seperti grafiti luar angkasa.

Ketika Sputnik 1 Uni Soviet, satelit buatan pertama di dunia melesat melintasi langit pada bulan Oktober 1957, hal itu membuka kemungkinan baru. Beberapa dari kemungkinan itu bersifat ilmiah, tetapi yang lain legal.

Selama dekade berikutnya, komunitas internasional menyusun Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 (OST), dokumen hukum pertama di dunia yang secara eksplisit berkaitan dengan eksplorasi ruang angkasa.

Perjanjian ini tetap menjadi hukum antariksa yang paling berpengaruh meskipun faktanya sangat sulit untuk ditegakkan. Ini bukan kode etik, menurut Michelle Hanlon, pakar hukum luar angkasa di Universitas Mississippi, itu hanya pedoman dan prinsip.

Meskipun kurangnya penegakan, OST menuliskan jelas tentang negara-negara yang melakukan perampasan tanah di luar angkasa. Pasal 2 perjanjian secara eksplisit mengesampingkan kemungkinan suatu negara mengklaim kepemilikan bagian ruang angkasa atau benda langit apa pun.

"Suatu negara tidak dapat mengklaim kedaulatan di bulan, titik," kata Hanlon menurut laman Live Science, Selasa, 6 Desember 2022.

Tetapi ketika datang untuk membangun struktur seperti pangkalan dan habitat di tanah bulan, kata Hanlon, segalanya menjadi lebih suram.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia —yang berlaku di ruang angkasa berdasarkan Pasal 3 OST— menyatakan bahwa individu memiliki hak fundamental untuk memiliki properti. Artinya, secara hipotetis, siapa pun dapat membangun rumah di Bulan dan mengklaimnya sebagai miliknya.

Beberapa orang telah mengklaim memiliki bagian dari Bulan, termasuk Robert R. Coles, mantan ketua Planetarium Hayden Kota New York di American Museum of Natural History yang berusaha menjual bulan seharga US$1 per bagian pada tahun 1955.

Namun, Pasal 12 OST memasukkan ketentuan yang dapat menggagalkan upaya tersebut. Disebutkan bahwa setiap instalasi pada benda langit lain harus dapat digunakan oleh semua pihak. Dengan kata lain, kata Hanlon, itu harus berfungsi sebagai ruang publik.

Perjanjian Bulan tahun 1979 akan membantu merekonsiliasi Pasal 2 dengan Pasal 12 dengan menetapkan bahwa setiap pihak komersial atau individu yang bertindak di luar angkasa dianggap sebagai bagian dari negara asalnya, bukan entitas independen.

Tetapi Amerika Serikat, China, dan Rusia sejauh ini gagal meratifikasi perjanjian ini. Saat misi seperti Program Artemis NASA dan proyek pangkalan Bulan bersama China dan Rusia dimulai, pengacara ruang angkasa seperti Hanlon harus melakukan kerja keras untuk merekonsiliasi Pasal 2 dengan Pasal 12.

Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB

PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB. 

VIVA.co.id

20 April 2024