- Pixabay
VIVA Tekno – Semua staf dan anggota DPR Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan arahan untuk menghapus TikTok dari ponsel yang dikeluarkan pemerintah sebagai langkah terbaru yang melarang penggunaan platform itu di negeri Paman Sam.
Catherine L Szpindor, Kepala Administrasi DPR, dilaporkan mengeluarkan arahan tersebut, menganggap TikTok sebagai risiko keamanan nasional.
Mereka tidak diizinkan mengunduh aplikasi TikTok di ponselnya. Jika kedapatan memiliki aplikasi TikTok di perangkat seluler maka anggota DPR bersangkutan akan dihubungi dan diminta untuk menghapus.
Memo terbaru dari kepala pejabat administrasi DPR dilaporkan juga mengatakan pengunduhan aplikasi di masa mendatang akan dilarang, menurut laman Independent, Kamis, 29 Desember 2022.
Dengan langkah ini, DPR AS bergabung dengan daftar badan pemerintah di negara tersebut yang melarang penggunaan platform asal China.
Pada Desember 2022, anggota Senat AS ikut menyerukan yang melarang semua pegawai federal mengunduh atau menggunakan platform milik ByteDance Technology itu.
TikTok.
- Getty Images
Kongres AS juga mengusulkan larangan TikTok dari sebagian besar perangkat pemerintah di tengah kekhawatiran mata-mata dan penyensoran seputar aplikasi tersebut yang memakan dana hingga US$1,7 triliun.
Ada kekhawatiran bipartisan yang berkembang bahwa Beijing mungkin menggunakan sebagian dari kekuatan pengaturannya atas perusahaan China, termasuk ByteDance Technology, untuk mengontrol data pribadi pengguna AS.
Beberapa negara bagian di AS, termasuk Maryland, Texas, Georgia, dan Utah telah melarang lembaga negara mengunduh dan menggunakan TikTok menyusul laporan yang menuduh bahwa peretas yang didukung negara China mencuri jutaan dana bantuan Covid-19 di AS.
“TikTok memanen sejumlah besar data dari perangkat penggunanya –termasuk kapan, di mana, dan bagaimana mereka melakukan aktivitas internet– dan menawarkan kumpulan informasi yang berpotensi sensitif ini kepada pemerintah China,” kata Gubernur Texas Greg Abbott dalam sebuah surat kepada Lt Gov Dan Patrick.
Aplikasi ini juga telah dilarang oleh beberapa universitas dan perguruan tinggi AS, termasuk Universitas Oklahoma dan Universitas Auburn di Alabama, menyusul tindakan keras pemerintah terhadap aplikasi tersebut.
“Dengan pengesahan Omnibus yang melarang TikTok pada perangkat cabang eksekutif, CAO bekerja dengan Komite Administrasi DPR untuk menerapkan kebijakan serupa untuk DPR,” kata juru bicara Kepala Pejabat Administrasi.
DPR Sindir Kenaikan UKT di Sejumlah PTN Menyesuaikan Harga Cabai dan Telur
Wakil Ketua Komisi X DPR mengkritik keras soal kebijakan kenaikan UKT yang terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) menyesuaikan harga cabai dan telur.
