- Metro.co.uk
VIVA Tekno – Salah satu situs pornografi online terbesar di dunia, Pornhub, mengumumkan pengguna mereka di Utah, AS telah diblokir karena adanya Undang-Undang negara bagian yang baru.
Mulai Rabu, 3 Mei 2023 situs web pornografi tersebut akan meminta warga Utah untuk memverifikasi bahwa mereka berusia minimal 18 tahun, di bawah Rancangan Undang-Undang SB287 yang disahkan dengan suara bulat oleh Badan Legislatif 2023 dan ditandatangani menjadi Undang-Undang oleh Gubernur Spencer Cox.
Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa situs semacam itu yang "gagal melakukan metode verifikasi usia yang wajar" untuk memastikan pengguna tidak berusia di bawah 18 tahun dapat dituntut atas "kerusakan yang diakibatkan oleh anak di bawah umur yang mengakses materi tersebut."
Pornhub.
- The FINANCIAL
Gubernur menyambut baik keputusan Pornhub untuk menghentikan warga Utah menggunakan situs tersebut. "Di Utah, kami peduli dengan anak-anak kami. Sebagian besar warga Utah akan setuju bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas pendistribusian pornografi secara sadar kepada anak di bawah umur," kata Cox dalam sebuah pernyataan, melansir Deseret News.
"Setidaknya yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat adalah meminta perusahaan untuk memverifikasi usia orang yang melihat pornografi yang mereka produksi dan distribusikan. Undang-undang bipartisan dengan suara bulat ini memberikan banyak cara untuk memenuhi persyaratan itu," katanya.
"Namun," gubernur itu menambahkan, "Saya sepenuhnya mendukung keputusan Pornhub untuk menghapus konten mereka di Utah."
New York Times sempat menyebut Pornhub, pada tahun 2020, sebagai perusahaan yang "memonetisasi pemerkosaan anak, pornografi balas dendam, video kamera mata-mata wanita mandi, konten rasis dan misoginis."
Sponsor Undang-Undang Utah, Senator Todd Weiler, R-Woods Cross, menunjuk Undang-Undang Louisiana baru-baru ini sebagai model dan menyatakan keterkejutannya atas tindakan Pornhub.
"(Saya) sama sekali tidak mengharapkannya," kata Weiler kepada Deseret News. "Ini sudah ilegal di 50 negara bagian bagi anak-anak untuk menonton film porno," katanya.
"Bisnis yang menjual tembakau, produk vaping, dan alkohol secara online sudah melakukan verifikasi usia. Undang-Undang baru Utah hanya mewajibkan situs dewasa untuk melakukan upaya yang wajar untuk mengonfirmasi bahwa konsumen konten mereka adalah orang dewasa."
Verifikasi usia untuk situs pornografi online juga diberlakukan di Jerman tahun lalu, dan Inggris diharapkan akan melakukan hal yang sama di tahun ini.
Pornhub memposting pesan di situsnya kepada pengguna di Utah, meminta mereka untuk menghubungi anggota parlemen mereka "sebelum terlambat" tentang persyaratan baru dan "menuntut solusi verifikasi berbasis perangkat yang membuat internet lebih aman sekaligus menghormati privasi Anda."
Pesan yang disertai dengan video tersebut mengklaim bahwa dengan pengguna harus memberikan kartu ID mereka setiap kali mereka ingin mengunjungi platform dewasa, "bukanlah solusi paling efektif untuk melindungi pengguna kami, dan pada kenyataannya, akan membahayakan anak-anak dan juga privasi,"
Sebaliknya, Pornhub mengatakan "solusi terbaik dan paling efektif untuk melindungi anak-anak dan orang dewasa adalah mengidentifikasi pengguna dengan perangkat mereka dan memungkinkan akses ke materi dan situs web yang dibatasi usia berdasarkan identifikasi itu."
Pornhub.
- Metro.co.uk
Louisiana, negara bagian pertama yang mewajibkan verifikasi usia untuk mengakses situs pornografi online, telah menciptakan "dompet digital" yang memungkinkan SIM digunakan untuk identifikasi tanpa berbagi data pribadi.
Weiler mengatakan hukum Utah didasarkan pada hukum Louisiana, dan dia harus mempelajari keduanya lebih lanjut untuk menentukan apakah ada perbedaan lain. Tapi dia mengatakan "penyesuaian mungkin diperlukan. Ironisnya, tidak ada seorang pun dari industri itu yang menghubungi saya selama sesi - atau sejak itu."
Selain Pornhub, semua warga Utah tahun depan harus menunjukkan beberapa bentuk identifikasi untuk menggunakan media sosial di bawah undang-undang baru lainnya yang disahkan di sesi terakhir yang dimaksudkan untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada orang tua atas penggunaan media sosial anak-anak mereka tetapi juga menimbulkan masalah privasi.
