Pembentukan Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi Hanya Tunggu Waktu

Perlindungan data pribadi.
Sumber :
  • KlikLegal.com

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyebut penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah mencapai 90 persen.

Darurat! Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Tak Boleh Molor

Menurutnya, proses penyusunan aturan turunan dari UU PDP hingga kini masih terus berjalan. Saat ini, tahapan konsultasi akhir sedang dilakukan sebelum peraturan pemerintah (PP) tersebut disahkan.

Mengingat UU PDP mulai berlaku pada Oktober 2024, Nezar Patria berharap peraturan pemerintah yang menjadi aturan turunan dari undang-undang tersebut dapat segera diterbitkan.

Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Tak Mangkrak

Ia mengatakan, salah satu aspek yang paling krusial dalam penyusunan aturan turunan ini adalah pembentukan badan pengawas PDP.

Saat ini, diskusi terkait struktur dan kedudukan badan pengawas tersebut masih berlangsung. Wamenkominfo menyebut kecenderungan bahwa badan pengawas ini tidak akan berada di bawah kementeriannya.

Badan Pengawas MA akan Periksa Hakim Pemutus Bebas Ronald Tannur

"Ini masih kita diskusikan. Tidak di bawah kami tapi langsung presiden. Target selesainya diharapkan bisa tercapai pada awal bulan Oktober," ujarnya, Rabu, 4 September 2024.

Sebelumnya, pada awal Agustus lalu, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kemenkominfo) Hokky Situngkir menjelaskan kelanjutan proses pembuatan peraturan pemerintah (PP) dan pembentukan badan pengawas perlindungan data pribadi (PDP) sesuai amanat UU No 27/2022.

Ia mengaku jika saat ini untuk PP yang mengatur detail-detail untuk berjalannya UU Perlindungan Data Pribadi masih berada di Direktorat Tata Kelola Ditjen Aptika dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

"Jadi masih digodok. Kami masih terus mendengar masukan dari masyarakat. Karena ketika UU PDP keluar itu kan banyak yang bertanya. Itu masih bagian dari progres-progres di direktorat, jadi masih membuka peluang untuk diskusi dan hal lainnya," jelas dia.

Indonesia Privacy and Security Summit (IPSS) 2024

Implementasi UU PDP Jadi Fokus Utama IPSS 2024

Forum ini digelar untuk berbagi wawasan dan langkah terbaik dalam menghadapi tantangan keamanan data pribadi di era digital.

img_title
VIVA.co.id
2 Desember 2024