Enggak Gampang Menerapkan SPBE di Indonesia, Internet Byar Pet hingga Hardware Usang

Ilustrasi jaringan / kecepatan internet.
Sumber :
  • Pixabay

Jakarta, VIVA – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah penting dalam transformasi digital di institusi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Realme C75, Harga Rp2 Jutaan tapi Bisa Komunikasi Tanpa Internet

SPBE merupakan inisiatif strategis yang bertujuan memodernisasi dan merampingkan operasi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital dan cloud. Namun, penerapannya di institusi pemerintahan menghadapi berbagai tantangan.

Seperti halnya tantangan digitalisasi di sektor lainnya, risiko keamanan menjadi perhatian utama karena sistem yang always on memungkinkan akses publik yang lebih luas, sehingga meningkatkan potensi ancaman terhadap data dan informasi penting.

Jenderal Polisi Jadi Penjaga Internet Indonesia, Siap Bersih-bersih Sampah Digital

Penyedia layanan teknologi informasi Datacomm mengaku memiliki solusi lengkap untuk penerapan SPBE di institusi pemerintahan.

Walaupun SPBE menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Mulai dari ketersediaan, kedaulatan data, dan kerahasiaan.

Dukung Kemerdekaan Palestina, DPR Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink

Banyak lembaga pemerintah, terutama yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menghadapi kendala terkait infrastruktur teknologi.

Akses internet yang terbatas, perangkat keras (hardware) yang sudah usang, dan jaringan yang tidak stabil sering menjadi hambatan serius dalam penerapan SPBE yang efektif.

Selain itu, isu keamanan dan data pribadi masih menjadi tantangan yang amat besar, seiring dengan meningkatnya jumlah data yang dikelola secara elektronik.

Ancaman nyata seperti serangan siber, kebocoran data, dan potensi penyalahgunaan informasi wajib mendapat tindakan serius.

Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) menemukan bahwa jumlah serangan siber di Indonesia mengalami peningkatan yang tinggi.

Pada 2023, terjadi 400 juta serangan, dan didominasi malware seperti trojan dan ransomware. Terkait pentingnya peranan cloud serta strategi meningkatkan ketahanan siber dalam digitalisasi di pemerintahan, Datacomm menawarkan dua produk terbaru, yaitu, DCloud dan DTrust.

DCloud adalah layanan komputasi awan yang telah tersertifikasi dengan standar yang ditetapkan oleh beberapa lembaga sertifikasi internasional, dan memiliki fitur Backup & Recovery.

Sementara DTrust menawarkan solusi dan layanan keamanan cloud yang terkelola, dirancang khusus untuk membantu melindungi data, sistem yang berjalan di infrastruktur cloud dari ancaman siber.

"DCloud memiliki Government Cloud, sebuah cloud solution secara spesifik untuk meng-address kebutuhan SPBE mulai dari pemerintahan pusat, daerah, maupun kelembagaan," ungkap Benny Sumitro, Direktur Cloud Services Datacomm.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya