Pernyataan Menkomdigi soal Coding Masuk Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah
- Bangkok Post
Jakarta, VIVA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sepakat mata pelajaran coding dimasukkan ke kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah.
Ia menyampaikan bahwa wacana pemasukan mata pelajaran coding ke dalam kurikulum sekolah sudah dibicarakan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
"Jadi, kita pada prinsipnya betul. Kami (Menkomdigi bersama Mendikdasmen) sepakat supaya ada kurikulum terkait coding," kata Meutya Hafid di Jakarta, Kamis, 14 November 2024.
Menurutnya, pembahasan lebih lanjut mengenai pemasukan mata pelajaran coding ke kurikulum sekolah perlu dilakukan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
"Apakah nanti modulnya dibuat bersama dengan Kemenkomdigi, yang kita sudah lakukan selama ini, atau bagaimana, itu nanti masih perlu ketemu, kami belum ketemu kembali setelah itu," jelas Menkomdigi.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sudah menyiapkan berbagai modul, termasuk modul tentang coding, untuk membangun literasi digital siswa sekolah.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkominfo telah mengenalkan ilmu coding kepada murid-murid sekolah dasar melalui acara bertajuk "Data Science for Kids" pada 2022.
Kegiatan itu mencakup pengenalan ilmu data, pemanfaatan data, dan penggunaan coding sederhana kepada siswa sekolah dasar.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengemukakan rencana penyiapan mata pelajaran tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan coding bagi siswa sekolah dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Ini saya sekalian sampaikan bocoran resmi. Jadi, kami sampaikan untuk pembaruan kurikulum yang akan datang itu akan menambahkan mata pelajaran AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang sudah mampu melaksanakan," ungkap Abdul Mu'ti.
Pemerintah Putus Akses 7.908 Loker Luar Negeri Fiktif, Tak Ada Celah untuk Penipu
Pemerintah memutus akses 7.908 konten iklan lowong kerja (loker) luar negeri fiktif untuk melindungi para pencari kerja Indonesia. Begini sepak terjangnya.
