Rugi Bersih Smartfren Meroket
- Istimewa
Jakarta, VIVA – PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp1,29 triliun pada 2024. Jumlah ini meroket secara tahunan (year on year/yoy) dari 2023 yang hanya Rp108,92 miliar.
Dari sisi beban usaha, Smartfren mencatatkan beban penggunaan frekuensi Rp1,94 triliun pada 2024 atau meningkat dari 2023 sebesar Rp 1,90 triliun.
Meski demikian, beban usaha untuk gaji karyawan justru menurun dari Rp509 miliar pada 2023 menjadi Rp471 miliar di 2024. Beban bunga pun juga turut meningkat dari Rp1,27 triliun menjadi Rp1,31 triliun pada tahun lalu.
Sementara itu, FREN mencatat pendapatan sebesar Rp11,41 triliun pada 2024. Jumlah ini turun dari 2023 yang mencatatkan pendapatan sebesar Rp11,65 triliun.
Penurunan pendapatan itu tercatat dari jasa telekomunikasi data yang hanya Rp9,90 triliun, padahal di tahun sebelumnya sebesar Rp10,18 triliun.
Selain itu, penurunan pendapatan juga terjadi di jasa interkoneksi, berdasarkan informasi dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 14 Februari 2025.
Pada 2024, Smartfren mencatatkan pendapatan Rp397 miliar, sedangkan di 2023 hanya Rp259 miliar.
Sementara itu, pendapatan di non-data justru meningkat dari Rp291 miliar pada 2023 menjadi Rp429 miliar di 2024.
Sebelumnya diketahui, PT XL Axiata Tbk. (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), dan PT Smart Telecom (SmartTel) telah sepakat untuk merger dengan nilai gabungan pra-sinergi mencapai lebih dari US$ 6,5 miliar atau setara Rp104 triliun pada 11 Desember 2024.
Penggabungan ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart).
XL Axiata akan menjadi surviving entity dan tetap tercatat di BEI sambil menerbitkan saham baru kepada pemegang saham Smartfren sesuai dengan rasio penggabungan.
Rasio penggabungan adalah 72:28 nilai ekuitas antara XL Axiata dan Smartfren. Merger diperkirakan rampung pada semester I-2025.
Pada 10 Desember 2024, perjanjian definitif merger diteken kedua belah pihak. Sehari kemudian, proposal aksi merger ini diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
