Situs Kementerian Pertanian Diretas?

Laman Kementerian Pertanian yang diretas
Sumber :

VIVAnews - Produk komoditas kedelai saat ini sedang mengalami krisis, harga naik dan ketersediaan d pasaran dilaporkan beberapa hari lalu mulai langka. Kritik dan hujatan ditujukan kepada pemerintah yang
tidak dapat menjaga komoditas rakyat ini. Protes tidak sampai di situ saja. Dalam dunia maya, muncul upaya peretasan terhadap situs Kementerian Pertanian.

Tanggapi Isu Prabowo Bakal Punya 40 Menteri, Ganjar Ingatkan Buruknya "Politik Akomodasi"

Peretas ini memuat gambar dua halaman berwarna biru yang dibuka dengan tulisan "Stop!". Upaya peretasan ini berisi kritikan kepada pemerintah karena sering megimpor produk pertanian, meski ironisnya di Indonesia ini banyak ahli pertanian.

Link hujatan ini menyebar di Twitter dalam 16 jam terakhir dengan alamat tautan ini.

Ekonomi RI Kuartal I-2024 Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Investasi Terus Masuk

Saat dibuka, link ini menampilkan ungkapan protes yang ditandai dari
alamat Betutu@pitulasan. Peretas mengeluhkan solusi pemerintah yang selalu memilih impor.

"Presidennya juga doktor lulusan IPB, mbok ya apa-apa jangan impor. Masa kedelai, singkong, buah-buahan, beras, sampai garam saja milih impor," tulisnya dalam laman itu.

Jokowi Bilang Begini soal Rencana Prabowo Tambah Kementerian

Protes yang dilayangkan peretas ini juga menyindir Departemen Pertanian seharusnya berganti nama menjadi Kementerian Impor RI. Dia juga mengeluhkan setelah cabai mahal, kini harga tahu dan tempe juga naik. Kondisi ini dinilainya menyusahkan rakyat.

Saat dicek ke halaman situs Kementerian Pertanian, tampilan dari peretas ini tidak muncul dalam halaman utama. Gambar peretas ini juga tidak muncul pada menu situs Kementerian Pertanian. Apabila memangkas "image" dalam alamat laman yang diretas, ini berujung pada halaman yang hanya bisa diakses admin pengelola laman Kementerian ini.

Wapres KH Maruf Amin.

Kata Wapres Ma’ruf Amin Jumlah Kementerian Saat Ini Sudah Ideal

Hal tersebut diungkap Wapres Ma'ruf Amin merespons wacana penambahan Kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

img_title
VIVA.co.id
7 Mei 2024