"Pilih Mana, Buang Microsoft Office atau Potong Gaji?"

CEO Microsoft Steve Ballmer mempresentasikan Office 2013
Sumber :
  • mymzone.com
VIVAnews -
Thailand Prime Minister Welcomes Albino Buffalo to Government House
Kabar menarik datang dari salah satu provinsi otonom di wilayah Italia Utara. Di sini, para pekerja di Provinsi South Tyrol dilarang bekerja menggunakan Microsoft Office. Jika melanggar, hukumannya adalah pemotongan gaji.

Peluang Liverpool Gaet Xabi Alonso Mengecil

Melansir
Netizen Murka Disebut Suara Paslon 02 Nol: Mungkin Aku yang Dimaksud Angin Tak ber-KTP
ZDNet, 4 November 2013, pemerintah setempat baru saja mengeluarkan kebijakan yang berlaku bagi seluruh karyawan yang bekerja di lembaga sektor publik, yaitu wajib menggunakan open source LibreOffice mulai tahun 2016 nanti.


Rencana pemerintah itu dilakukan sebagai langkah penghematan. Sebab, pemerintah nasional telah memotong anggaran untuk setiap wilayah sebesar €16 juta, setara Rp244 miliar. Pemotongan anggaran itu bisa berdampak pada pemotongan gaji karyawan yang bekerja di sektor publik.


Untuk menghindari pemotongan gaji para karyawan di sektor publik, pihak manajemen pekerja di Provinsi South Tyrol menemukan solusi kreatif, yaitu kantor-kantor sektor publik harus mulai beralih dari Microsoft Office ke aplikasi perkantoran standar terbuka, LibreOffice.


"Termasuk penghematan biaya penggunaan peranti lunak, wajib dilakukan," kata Erwin Pfeifer, Anggota Departemen IT di Provinsi Provinsi South Tyrol.


Dia menjelaskan, untuk biaya migrasi dari Microsoft Office ke LibreOffice, diperkirakan akan memakan biaya sebesar €2,7 juta, setara Rp41 miliar. Tapi, per tahun pemerintah akan menghemat biaya sekitar €500 ribu sampai €1 juta, atau hingga Rp15,3 miliar.


"Banyak biaya yang dikeluarkan untuk membeli lisensi perangkat lunak. Tapi, dengan menggunakan perangkat lunak open source yang bebas biaya, maka akan menghemat banyak pengeluaran," ujar Pfeifer.


Ubah kebiasaan


Pada tahun 2016 nanti, pemerintah di Provinsi South Tyrol menargetkan sudah ada sekitar 16.000 kantor yang sudah menggunakan bermigrasi menggunakan LibreOffice.


Pemerintah juga berencana membuat Open Document Format (ODF) format standar untuk pertukaran dokumen antarsemua lembaga sektor publik.


"Kami memilih menggunakan LibreOffice yang berasal dari OpenOffice tahun 2010 karena memiliki jaminan keamanan lebih. Pemerintah setempat juga akan investasi untuk membuat pelatihan, pendampingan, dan pengembangan perangkat lunak tersebut," jelas Pfeifer.


Pemerintah mengakui akan sulit mengubah kebiasaan para karyawan yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office dan Excel. Tapi, tidak ada kata terlambat untuk mengubah kebiasaan itu.


"Ini dilakukan karena alasan ekonomi. Mana yang Anda pilih? Pakai Microsoft Office atau potong gaji?" tutup Pfeifer. (umi)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya