- Reuters/Kimberly White
VIVAnews - Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan bila program e-Sabak tidak digodok secara matang, ini bisa mempunyai dampak buruk kepada pemerintah sendiri.
Menurut dia, saat ini pola anggaran pemerintah sudah berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya, harus ada pertanggungjawaban dari dana yang dianggarkan.
"Kalau sekarang tender, kemudian (pemerintah) menyebutkan nama produk tertentu dengan spesifikasinya, itu nggak boleh. Vendor harus terbuka," ujar Heru dihubungi VIVAnews, Jumat, 9 Januari 2015.
Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rencananya akan menggantikan buku pelajaran. Sekolah akan menggunakan tablet sebagai alat belajar-mengajar.
Ketika disinggung mengenai keterlibatan vendor lokal untuk program e-sabak sebagai penyedia perangkatnya, Heru tak mempermasalahkannya.
"Boleh saja, tapi pertanggungjawabannya bagaimana. Nanti tablet itu aset milik pemerintah atau masyarakat," imbuhnya.
Namun, ia menyoroti, jika rencana tersebut tidak matang maka sang pemangku kebijakan akan terlibat permasalahan.
"Pengadaannya seperti apa? Faktor eksternal perlu diperhatikan juga oleh pemerintah. Seperti bantuan sosial mesin jahit, malah menterinya masuk penjara. Ngeri itu. Bantuan sosial mesin jahit itu jadi kasus korupsi segala macam. Ini jadi perhatian, jangan sampai tujuannya baik tapi jadi bumerang," papar Heru. (ren)
BACA JUGA:
Pendidikan Anak Harus Perhatikan Gaya Belajar
Saat ini banyak orangtua mulai mencari sekolah usia dini
