- Vivanews/Agus
VIVA.co.id - Pemerintah diminta untuk segera membentuk Badan Cyber Nasional (BCN) mengingat serangan cyber (cyber attack) sudah dikategorikan sebagai peperangan politik di masa kini, dan menjadi ancaman dan serangan yang sangat serius terhadap keamanan dan ketahanan negara, ekonomi, sosial, politik, budaya dan integrasi nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Panglima TNI bidang C4IST, Dr. Yono Reksoprodjo, di acara seminar "Membangun Kedaulatan Cyber Nasional Dalam Kancah Global," yang diadakan oleh Ikatan Alumni Lemhanas angkatan 49 (Ikal) di Jakarta.
“Sebagian memang kurang memahami esensi ranah cyber. Karena ini tidak terlihat, bukan komputernya melainkan isi dan datanya, ini yang perlu di protek. Tidak cukup dengan mamasang alat-alat bagus, tapi data bocor. Ini yang perlu dipahami,” kata Yono, seperti yang disiarkan oleh Ikatan Alumni Lemhanas Senin 16 Maret 2015.
Bentuk dari BCN ini adalah pengawasan yang ketat terhadap cyberspace. Dan badan ini sangat penting untuk menjamin kemanan dan kenyamanan. Saat ditanya, siapa yang pantas untuk menjadi penanggungjawab BCN, Yono mengatakan tetap tanggungjawab berada di Kepala Negara, sementara isinya dari berbagai lembaga, seperti kepolisian, BAIS, kementerian itu sendiri dan lembaga-lembaga lain.
“Ini tidak akan terjadi pengambilalihan wewenang, karena urusan cyber ini harus punya banyak tangan, dengan koordinasi kepala negara,” lanjut Yono.
Pembentukan BCN ini lanjut Yono semakin cepat semakin baik, karena persiapannya cukup panjang, seperti adanya simulasi, pelatihan. Karena pembentukan BCN ini bukan semata adanya SK kemudian berdiri. Pembentukan lembaga ini harus dipersiapkan secara struktur, agar semuanya tahu bagaimana cara kerjanya.
“Yang berada di BCN ini harus dilatih, diadakan simulasi dan uji kesiapan. Serangan cyber ini beda dengan perang konvensional, yang rumusnya satu musuh diserang dengan satu pasukan. Ini cukup dilawan satu orang,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Menkopolhukam, Tedjo Edhi P mengatakan melalui cyber attack, lawan dapat menciptakan dampak kerusakan yang masif, seperti melumpuhkan infrastruktur industri keuangan dan pasar modal, fasilitas pelayanan umum, transportasi publik, inilah yang disebut internet sebagai senjata efektif. Karena memiliki konsekuensi biaya dan korban jiwa yang lebih rendah, dibanding peperangan konvensional.
Menkopolhukam juga menyebutkan, berdasarkan prediksi beberapa tahun kedepan akan terjadi hal yang lebih buruk di cyberspace seperti, pencurian dan penghancuran data, penyerangan terhadap system data cloud, target link terlemah dalam rantai data exchange, memanfaatkan kelemahan dari system pertahanan cyber. Maka penting adanya keamanan informasi maupun ketahanan cyber.
"Menyadari dampak buruk adanya potensi ancaman mengenai ketahanan cyber, Menkopolhukam membentuk sebuah desk ketahanan nasional keamanan informasi cyber nasional atau (DK2ICN), ini merupakan kebutuhan mendesak yang membutuhkan pola berpikir yang out of the box untuk mengelola sistem dan manajemen koordinasi ketahanan dan keamanan informasi di ruang cyber secara integratif," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan jika hal ini sedang dalam tahap pembahasan dan melibatkan beberapa kementerian. Pasalnya, Kominfo menganggap jika persoalan Cyber tidak hanya bisa ditangani oleh satu kementerian saja.
"Badan Cyber Nasional itu tidak bisa hanya kominfo. Kami (Kominfo) lebih banyak fokusnya ke infrastruktur. Kita harus bicara juga dengan kementerian yang lain. Saat ini sudah mulai dibicarakan. Dikoordinir oleh Menkopolhukam," kata Rudiantara.
Rudiantara juga memastikan jika BCN nantinya akan memiliki fungsi yang beda dengan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTII). Menurut dia, keduanya akan saling melengkapi. (ren)
![vivamore="Baca Juga :"]
Tahun Depan, Indonesia Punya Badan Cyber Nasional
Dibangun secara bertahap agar berdiri dengan mantap.
