Mastel: Indonesia Harus Punya Direktur Teknologi Informasi

Ilustrasi LTE 4G GSM 3G
Sumber :
  • iStock

VIVA.co.id - Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel), Kristiono, menyayangkan bahwa saat ini, Indonesia tidak mempunyai pemimpin yang mengurusi teknologi informasi.

Bila Adopsi Google Fiber, Menkominfo Langgar Janji

Ditegaskannya, sosok tersebut sangat diperlukan untuk mengawal pembangunan tersebut di Tanah Air.

Dikatakannya, Indonesia merupakan sebuah organisasi yang dipimpin langsung. Namun, disayangkan dalam organisasi ini tidak terdapat posisi Chief Information Officer (CIO), atau Chief Technology Officer (CTO).

"Ibaratnya seperti jajaran direksi, pasti ada yang menjabat CIO dan CTO. Sebab, kalau enggak ada bakal bahaya, karena belanjanya akan macam-macam," ujar Kristiono, Jumat 22 Mei 2015.

Sementara itu, lanjut dia, di Indonesia masih belum ada. Bila jabatan tersebut dipegang oleh Presiden, tentunya sangat tidak tepat, karena Presiden kesibukannya sangat padat.

"Kalau wakil presiden mungkin saja bisa. Biasanya, jabatan CIO dan CTO ini dipegang oleh orang kedua," ujar Kristiono yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Telkom ini.

Sedangkan kalau jabatan CIO dan CTO pembangunan teknologi informasi ini dipegang oleh menteri, menurut dia, rasanya tidak akan berjalan dengan baik. Ia pun mengibaratkan hal ini dengan orkestra.

"Kalau dipegang menteri, ibaratnya orkestra. Ada dirigen, tetapi nanti malah pemainnya main partitur sendiri-sendiri. Selain itu, menteri kalau mengoordinasi dengan menteri lainnya itu sulit. Jadi, Mastel berpendapat wapres cocok untuk menjabat CIO dan CTO sebagai dirigen broadband Indonesia," jelas dia.

Dengan demikian, bila sudah ditemukan ada yang mengarahkan pembangunan teknologi informasi, khususnya broadband, bukan tidak mungkin kalau broadband akan terlaksana di 2019.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini pemerintah Indonesia sudah mencanangkan untuk membangun Broadband melalui Rencana Pitalebar Indonesia (RPI). Bahkan, pembangunan tersebut sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Untuk membangun RPI ini, pemerintah harus merogoh kocek cukup besar, yakni Rp278 triliun. Dana tersebut, diambil dari 10 persen dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintahan Presiden Joko Widodo. (asp)

Demi Internet Merata, Menkominfo Tak Peduli Teknologinya

Kominfo fokus kembangkan pengembangan internet di luar Jawa.

img_title
VIVA.co.id
6 Januari 2016