- Viva.co.id/Amal Nur Ngazis
VIVA.co.id - Pemerintah masih terus menggodok peta jalan (road map) perdagangan elektronik saja, pajaknya mungkin seperti pajak bursa saja," tutur dia.
Kemudian soal isu pendanaan, menurut Rudiantara, pemerintah juga sedang mengkaji sumber dana bagi UKM online. Misalnya melalui kucuran dari program kredit lunak dari perbankan maupun dari anggaran dari pemerintah.
Tapi sayangnya, untuk sumber program dari perbankan masih terkendala soal aturan. Program yang ada saat ini belum memungkinkan untuk bisnis yang sifatnya online.
"Kalau Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk beli yang secara fisik itu bisa. Tetapi, kalau ini (e-commerce) kan enggak ada fisik barangnya, bank kalau ini enggak mau. Makanya ini perlu sosialisasi," tuturnya.
Rudiantara mengatakan road map e-commerce yang melibatkan delapan kementerian sudah hampir selesai. Awalnya road map tersebut ditargetkan selesai pada akhir Agustus tahun ini, namun melihat perkembangan saat ini, belum jelas apakah road map tersebut akan sesuai yang dijadwalkan.
"Ini kerjaan dari Februari, ini hampir selesai," kata Rudiantara.
idEA: Batalkan Pajak Cuma-Cuma e-Commerce
Rencana pajak itu dianggap bunuh kreativitas pemain e-commerce baru.
