- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id – Kontroversi kehadiran transportasi online, seperti Uber dan Grab diperkirakan akan terus berlanjut. Sebab, pertemuan antara perwakilan Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat (PPAD) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dianggap tak memuaskan pihak supir taksi konvensional.
"Hasilnya, Menkominfo (Rudiantara) tidak bisa menutup aplikasi transportasi online. Padahal, sudah jelas, banyak korban di jalan," ujar Humas PPAD Suharto di Press Room Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa, 22 Maret 2016.
Pertemuan tersebut diketahui berlangsung tertutup dari awak media, sejak pukul 12.00 WIB hingga 14.00 WIB. Dalam dialog itu, PPAD menuntut agar pemerintah melalui Kementerian Kominfo segera menutup aplikasi Uber dan Grab.
"Makanya, kita akan konsolidasikan kembali, merapatkan barisan," ucapnya Suharto.
Ia bersama rekan-rekannya menaruh kekecewaan terhadap pemerintah, terutama Menkominfo Rudiantara, yang tidak mengikuti aspirasi masyarakat, khususnya para pengemudi taksi offline.
"Sampai saat ini, Menkominfo tidak bisa menutup. Saya sangat kecewa. Menkominfo bingung, Menteri (Perhubungan) Jonan sudah menyuruh tutup, begitu juga Dishub Jakarta, sekarang tergantung Menkominfo. Sudah jelas, dalam suratnya, Menteri Jonan menyuruh Menkominfo untuk menutup," jelasnya.
Giliran Spanyol Tuding Uber Bersaing Tidak Sehat
Transportasi berbasis aplikasi itu tawarkan ongkos 'tarif bawah'.
