- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id – Google melakukan pembaruan terhadap layanan surat elektroniknya, Gmail. Hal ini dilakukan untuk menghadang serangan pencurian data yang disponsori oleh pemerintah.
Langkah Google tersebut sebagai bentuk antisipasi meruncingnya kasus Apple dengan FBI. Apple diminta memberikan akses keamanan iPhone kepada lembaga keamanan federal itu.
Dilansir RT.com, Senin, 28 Maret 2016, pembaruan Gmail itu nantinya akan menampilkan peringatan satu layar penuh apabila ada peretas pemerintah yang akan menyusup akun Gmail.
"Hari ini kami meluncurkan pembaruan. Peringatan ke pengguna akan terpampang satu halaman penuh di layar ponsel pengguna agar (Gmail) tetap aman. Mereka mungkin baru melihat peringatan ini, bukan seperti yang sudah ada," ujar Gmail Security Engineering Lead, Nicolas Lidzborski dan Jigsaw Engineer, Jonathan Pevarnek dalam blog sekuriti Google.
Sebelumnya, pengguna Gmail hanya diberitahu adanya serangan pada akunnya menampilkan tulisan peringatan. Tulisan itu muncul hanya satu baris di bagian atas.
"Kami percaya serangan penyusupan (mencuri data pengguna) yang disponsori pemerintah lebih bisa berkompromi pada akun atau komputer Anda," ungkapnya.
RT menyebutkan, akun Gmail dari kalangan aktivis, wartawan, dan para pembuat kebijakan memungkinkan untuk jadi incaran korban serangan siber yang diprakarsai pemerintah. Namun, kata Google, hanya 0,1 persen yang menjadi korban dari upaya tersebut.
Bulan lalu, Google sempat memberitahu bahwa pengguna Gmail tidak dienkripsi dalam pengiriman dan penerimaan surat elektronik. Artinya, komunikasi di internet tersebut bisa saja dicuri oleh pihak ketiga, kapan saja dengan mudah.
Sebuah ikon kunci merah rusak akan muncul di halaman penggunanya apabila pesan tidak terenkripsi. Pihak perusahaan mengungkapkan tengah peningkatkan email terenkripsi sekitar 25 persen dari total penggunanya.
Chief Executive Officer (CEO) Google, Sundar Pichai, mengatakan peningkatan keamanan pada layanannya, salah satunya Gmail, merupakan buntut dari kasus Apple dan FBI. Pemerintah menginginkan memasuki keamanan iPhone. Hal itu jelas akan berdampak signifikan kepada data-data pelanggan Apple, jika FBI benar-benar diberi keleluasaan untuk masuk dan melihatnya dengan bebas.
"Banyak dari iPhone pengguna merupakan perpanjangan dari mereka sendiri. Kami tidak berharap untuk berada di posisi (sama dengan Apple), bertentangan dengan pemerintah tapi kami memiliki tanggungjawab untuk melindungi data dan privasi Anda. Kami berutang kepada pelanggan kami dan kami berutang kepada negara kami," jelas Pichai.
