VIVA.co.id – Aplikasi media sosial untuk laporan permasalahan kota, Qlue, telah diadopsi oleh negara di ASEAN dan Amerika Latin. Meski telah dilirik negara tetangga, kenyataannya pemerintah daerah di Indonesia rendah dalam mengadopsi Qlue.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, menanggapi fakta tersebut. Ia menuturkan kelahiran aplikasi baru ini membutuhkan penyesuaian dan komunikasi dua arah.
Oleh sebab itu, pihak pendiri Qlue harus memahami selera masyarakat. "Saya rasa perlu pembelajaran, jadi harus ada komunikasi dua arah. Kalau dari konseptualnya, apa yang diberikan Qlue sudah bagus, tetapi masih perlu sosialisasi," katanya kepada VIVA.co.id, Selasa malam, 20 Juni 2017.
Semuel kembali mengatakan, yang namanya aplikasi tidak hanya memerlukan penyesuaian namun juga adaptasi. "Bisa saja aplikasi tersebut tidak cocok dengan masyarakat di sebuah kota. Saya rasa (keberadaan Qlue) belum waktunya saja walaupun konsepnya bagus," ungkapnya, menambahkan.
Untuk itu, ia mengimbau agar penyedia aplikasi harus menggali apa yang menjadi fokus orang Indonesia. Semuel pun memberikan contoh.
"Misalnya, ada aplikasi seperti Path. Di Indonesia kan populer banget. Tapi di negara lain biasa saja. Ingat, aplikasi baru itu kebanyakan basisnya adalah user oriented. Nah, user-nya bisa terima atau tidak," tutur dia.
Sementara itu, Chief Executive Officer Qlue, Rama Raditya menjelaskan, pengadopsian Qlue oleh pemerintah kota dan daerah di Indonesia masih rendah. Sejauh ini, menurut dia, baru sekitar 10 pemerintah kota dan daerah yang memakai aplikasi lokal tersebut.
Kesepuluh pemkot dan pemda ini di antaranya Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Makassar, Pemkot Cilegon, Pemkot Manado, Pemkot Bima serta Pemkot Pare-pare.
"Saya lihat memang butuh pemimpin kota yang visioner untuk mengadopsi Qlue. Sayangnya, hanya segelintir saja di Indonesia," ujar Rama.
Sementara itu, institusi bisnis dan pemerintahan yang mengadopsi Qlue yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, Google, Palyja, Gojek, Grab, Doku, Seekmi, Mabes Polri, Basarnas, dan BNPB.
Ia mengatakan, rendahnya kesadaran pemimpin daerah atas penggunaan aplikasi Qlue ini lantaran petinggi daerah masih terjebak pada mental lama, yakni masih banyak yang takut berevolusi ke sistem kerja baru untuk birokrasi.
