- www.pixabay.com/bykst
VIVA.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui kelompok teroris terus memanfaatkan dunia maya untuk melakukan aksi dan pengkaderan.
Hal ini terbukti dari berbagai kejadian di mana pelaku teror belajar merakit bom dari media sosial. Atas dasar itu perang terhadap terorisme melalui dunia siber sangat dibutuhkan, mengingat perkembangan jaringan teroris itu sendiri.
Dengan kondisi ini, Rudi, berharap Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) secepatnya bekerja. "Kami ingin lebih cepat karena Kominfo yang dari awal menggagas BSSN," kata Rudi di Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.
Ia mengungkapkan gagasan pembentukan ini telah dilakukan sejak 2015. Kemudian, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tertanggal 19 Mei 2017 yang mengesahkan keberadaan BSSN.
BSSN bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dan dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretariat umum serta empat deputi.
"Dalam waktu empat bulan harus melengkapi organisasi. Sekarang masuk bulan ketiga, kemudian tupoksinya harus sudah ada. Peralihan (tugas dan kewenangan) satu tahun, yakni tanggal 19 Mei 2018," ungkapnya.
Meski BSSN baru akan bekerja efektif pada tahun depan, Rudiantara menolak bila pemerintah dianggap diam menghadapi aksi terorisme di dunia maya.
Menurut dia, Kominfo bersama Lembaga Sandi Negara dan lembaga pemerintah lainnya, terus melakukan pemantauan berbagai aksi kelompok teroris di dunia siber.
"Bulan Juni ada ransomware. Itu Kominfo jalan dengan ID-SIRT-nya. Terus, kemarin setelah Lebaran ada petya, Kominfo terus jalan. Hanya nanti aktivitas ini dijalankan oleh BSSN, dan harusnya lebih baik," tuturnya.
