Rekomendasi Pakar untuk Penataan Spektrum 3G

Ilustrasi menara BTS.
Ilustrasi menara BTS.
Sumber :
  • VIVAnews/Muhammad Firman

VIVAnews - Penataan spektrum frekuensi masih bermasalah. Beberapa operator masih berpolemik soal penambahan atau perpindahan blok. Pemerintah sendiri sudah beberapa kali mengeluarkan peraturan penataan frekuensi, namun sampai saat ini aturan itu dipandang belum memenuhi prinsip penataan yang baik.

Sebagai lembaga yang memantau kebijakan telekomunikasi, Center of Indonesian Telecommunications Regulation Studies (CITRUS) menyampaikan rekomendasi terkait penataan spektrum. “Masalah spektrum adalah masalah besar, kita saat ini diserang oleh pemain industri global,” kata Asmiati Rasyid, Direktur CITRUS di Jakarta, 3 November 2011.

Untuk memproteksi hal tersebut, CITRUS memberikan beberapa rekomendasi kepada para pengambil keputusan terkait persoalan spektrum.

Pertama, dalam penataan spektrum ini, terdapat indikasi kepentingan pemain industri global yang berusaha menguasai industri layanan broadband wireless di Indonesia.

Kedua, kebijakan pengalokasian spektrum dinggap tidak jelas, bahkan sempat ada usulan untuk memberikan blok secara merata kepada semua operator. Akibatnya saat ini, 75 persen spektrum 3G (2,1GHz) sudah dikuasai asing.

Ketiga, untuk meminimalisasi kerugian negara, blok 2 dan blok 6 harus dialokasikan kepada operator yang membutuhkan dengan melakukan evaluasi kepada operator sebelumnya.

Keempat, perlu dilakukan audit spektrum untuk menjadi dasar siapa yang berhak mendapatkan prioritas penambahan spektrum, dan mengantisipasi pengalahgunaan lisensi spektrum.

Kelima, pemerintah secara tegas harus mengambil kembali spektrum-spektrum yang belum pernah dipakai sama sekali (spectrum hoarding). Keenam, untuk efisiensi spektrum, operator dikenakan denda atas kelebihan spektrum yang belum digunakan secara optimal.

Terakhir, perlu dipersiapkan strategi kebijakan pembatasan penguasaan spektrum bagi operator yang dikuasai secara mayoritas oleh asing.