- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Pemerintah akan mengenakan pajak bagi pedagang e-commerce. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).
Head of Corp Communications & Public Affairs JD.ID, Teddy Arifianto mengatakan perusahaannya akan melakukan persiapan bagi para pedagang pada platformnya.
"Tentu kita persiapkan sosialisasi. Buat kita lebih gampang karena B to C (business to consumer). Reseller kita tinggal sosialisasikan mereka," kata Teddy, di Jakarta, Jumat 15 Maret 2019.
Dia mengatakan perusahaan tak mempermasalahkan aturan tersebut. Menurutnya, hal lumrah sebuah negara mengenakan pajak bagi masyarakatnya. Sebagai perusahaan, Teddy menuturkan, JD.ID akan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.
"Enggak ada masalah. Di negara manapun usaha mencari pendapatan dari pajak. Dan itu sesuatu yang lumrah itu hak negara. Kita berbisnis di Indonesia punya aturan masing-masing," ujarnya.
Peraturan tersebut akan segera diberlakukan pada 1 April 2019.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak ingin mempersulit iklim bisnis pelaku usaha di bawah penghasilan tidak kena pajak. Dia menyatakan aturan itu untuk mengamankan basis data pajak para pelaku saja. Selain itu, langkah ini bertujuan memajukan ekonomi digital supaya bisa lebih stabil dan berkembang.
Lindungi Kesehatan Pekerja, Kemnaker Ajak Perusahan Aktif Tanggulangi Tuberkolosis di Tempat Kerja
Kemnaker mengajak perusahaan untuk memiliki komitmen yang tinggi sekaligus terlibat partisipasi aktif dalam menanggulangi Tuberkolosis di tempat kerja.
