Dinilai Bikin 'Tsunami' untuk Biro Umrah, Ini Respons Traveloka
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan umrah digital dengan melibatkan platform Traveloka dan Tokopedia, mendapat protes dari anggota parlemen.Â
Anggota Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu mengatakan dampak keterlibatan dua perusahaan besar tersebut dipastikan bakal menggulung bisnis travel yang telah dirintis puluhan tahun oleh masyarakat. Khatibul mengibaratkan masuknya Traveloka dan Tokopedia dalam bisnis umrah ini sebagai tsunami untuk biro umrah kecil.
Traveloka merespons. Mereka mengaku diajak Kominfo untuk terlibat dalam digitalisasi sistem umrah. Inisiasi umrah digital ini muncul saat kunjungan kerja  Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara ke Kerajaan Saudi Arabia.Â
"Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membantu memudahkan lebih banyak orang Indonesia agar dapat melaksanakan ibadah umrah. Kami berharap ke depannya, dengan adanya kemudahan pada digitalisasi perjalanan umrah, akan semakin banyak orang Indonesia yang dapat melaksanakan ibadah umrah," ujar Public Relations Director Traveloka, Sufintri Rahayu dalam keterangan tertulisnya, Senin 22 Juli 2019.Â
Sufintri mengatakan, inisiasi umrah digital ini masih tahap awal. Untuk tahapan selanjutnya, Traveloka akan melalui diskusi dan koordinasi untuk menentukan bisnis model yang terbaik dengan di bawah koordinasi Kemenag dan Kominfo.Â
"Mengenai keterlibatan Traveloka, kami juga tentunya akan selalu menjalankannya dengan menimbang kepada aspek  reputasi, visi dan misi perusahaan, serta regulasi pemerintah yang berlaku saat ini," kata dia.Â
Sufintri mengatakan dalam proses diskusi nanti tim yang terlibat dalam umrah digital ini akan bekerja sama dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai stakeholder utama dari bisnis perjalanan umrah.Â
"Sebaik mungkin agar dapat menciptakan pengalaman umrah yang mudah dan nyaman bagi masyarakat Indonesia," tutur Sufintri.
Wakil Ketua Panja sebut Investasi hingga Haji Bodong akan Masuk RUU Perampasan Aset
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra menyebutkan, bahwa kejahatan investasi bodong, asuransi ilegal, arisan bodong, koperasi bermasalah hingga
