- Cookpad/Anak Kost
VIVA – Pemerintah mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) supaya beralih ke penjualan online. Hal ini menjadi angin segar karena bisa menjadi solusi agar bisa bertahan dan berkembang di masa pandemi COVID-19.
Sejalan dengan itu, Makaroni Bonju sebagai pelopor UMKM di bidang kuliner yang mengusung konsep antiminimarket, menggunakan momentum tersebut untuk memaksimalkan pelayanan bagi konsumen. Makaroni Bonju memastikan setiap proses pelayanan mulai dari produksi, packing, sampai pada pengiriman produk sesuai dengan protokol kesehatan.
Seluruh penjualan Makaroni Bonju dilakukan lewat sistem keagenan dan online melalui Instagram resminya, @makaronibonju_id. Menurut Manager Marketing Makaroni Bonju, Khoirul Fuadi, meskipun camilan ringan antiminimarket masih awam di Indonesia, namun dalam kondisi sekarang, justru konsep ini membuat Makaroni Bonju semakin kuat.
Ia mengungkapkan spaghetti crispy merupakan produk terbaru dari Makaroni Bonju di mana sebuah inovasi terbaru menikmati mie lidi dengan saus ekstra yang diracik sendiri. Camilan ini tersedia dengan berbagai rasa. Mulai dari original spaghetti, balado super hot, keju original maupun spicy, serta sapi panggang.
"Bukan cuma jadi camilan ringan, spaghetti crispy bisa jadi bisnis sampingan, logh," ungkap Khoirul, Minggu, 11 April 2021. Kamu bisa menjadi mitra agen maupun reseller Makaroni Bonju. Modalnya minimalis tapi untung berlapis-lapis. Tidak hanya produk saja, namun kamu juga dapat marketing kit, support selling maupun materi berjualan.
“Keamanan produk demi kesehatan konsumen jadi prioritas utama. Hal ini kami lakukan untuk menjamin kepuasan konsumen dan mendukung pedoman BPOM,” jelasnya. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung satu tahun. Berbagai dampak dirasakan oleh semua orang di berbagai sektor, sehingga membuat para pelaku UMKM harus terus berinovasi menghadapi kondisi new normal seperti sekarang.
Perkuat Sinergi dan Pertumbuhan Ekonomi, Bea Cukai Jalin Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Bea Cukai jalin sinergi dengan instansi pemerintahan daerah dalam meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang ilegal serta mendorong penyempurnaan pelayanan.
