Indonesia Terdepan dalam Hal Pengembangan Kripto
- ANTARA/REUTERS/Dado Ruvic/Ilustrasi
VIVA Tekno – Platform jual beli dan investasi aset kripto Pintu hadir dalam acara Coinfest Asia, festival kripto terbesar di Indonesia sebagai Platinum Sponsor.
Pendiri merangkap CEO PT Pintu Kemana Saja, Jeth Soetoyo mengatakan bahwa Indonesia dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia menjadi sangat menarik untuk perkembangan crypto.
“Jika berbicara tentang regulasi, Indonesia terdepan dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Seperti adanya larangan aktivitas crypto di China, hingga penerapan pajak yang tinggi di India,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Jumat 2 September 2022.
Jeth menuturkan, sinergitas dari pelaku usaha dan inisiatif dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terjalin sangat baik, sehingga pertumbuhan kripto yang sangat pesat dapat diimbangi dengan perlindungan yang komprehensif bagi investor.
Kepala Biro Pembinaan dan. Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Sanjaya mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah mengatur secara baik ekosistem perdagangan crypto, kliring, kustodian, dan sebentar lagi pembentukan bursa crypto.
“Seluruh aturan tersebut tujuannya untuk melindungi konsumen. Kami terus melengkapi, mengevaluasi, dan menambahkan berbagai syarat untuk melindungi konsumen,” ungkapnya.
Acara Coinfest Asia.
- Dok: Pintu
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Finder Crypto Adoption Agustus 2022, disebutkan bahwa kepemilikan aset kripto orang Indonesia mencapai 29,8 juta dengan persentase tingkat kepemilikan di Indonesia mencapai 16 persen atau lebih tinggi dari rata-rata global 15 persen.
Menutur Jeth, di balik besarnya potensi pasar kripto di Indonesia yang juga menarik adalah para pengusaha atau developer lokal mampu mengembangkan inovasi-inovasi terbaik melalui pemanfaatan teknologi blockchain, dengan pasar potensial global.
“Hal tersebut menjadi menarik bagi seluruh pihak bukan hanya developer atau pelaku industri, akan tetapi turut memberikan tambahan pemasukan bagi negara,” jelasnya.
Mulai 2027, Transaksi Kripto di Luar Negeri Bisa Terlacak Otoritas Pajak RI
Mulai 2027, Indonesia bertukar informasi pajak kripto lintas negara melalui kerangka OECD. Simak cara kerja sistem dan jumlah pengguna aset digital di RI.
