- Pixabay
Denpasar – Dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa, Provinsi Bali telah mengadopsi metode pengadaan berbasis digital atau daring.
Pada Selasa 22 Agustus kemarin, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Bali di Gedung Sabha Utama, kantor Gubernur Bali di Denpasar.
Tujuan dari rapat ini adalah untuk mempertajam pemahaman tentang manfaat pengadaan daring serta melihat dampaknya pada efisiensi proses.
Dalam arahannya, Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, menyoroti pentingnya profesionalisme dan integritas dalam setiap langkah pengadaan.
"Kesuksesan pengadaan daring tergantung pada integritas dan kinerja para pelaku pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” ujarnya.
Pengadaan daring memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan transparansi, seperti yang diungkapkan oleh Indra.
Ilustrasi pria menggunakan ponsel untuk belanja online
- Pixabay
"Pengadaan melalui mitra Toko Daring Mbizmarket, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin transparansi, mengingat rekam jejak pembelanjaan secara daring memiliki tingkat efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi,” tuturnya.
Terkait penghargaan yang diberikan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di acara tersebut, hal ini mencerminkan upaya untuk mendorong kinerja yang lebih baik dalam pengadaan.
Mbizmarket, sebagai mitra Toko Daring LKPP yang telah berkolaborasi sejak tahun 2020, berkomitmen mendukung upaya Provinsi Bali.
CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus berinovasi.
“Terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, dengan mengikuti dan mengakomodasi tuntutan perubahan yang terjadi,” jelasnya melalui keterangan resmi, dikutip VIVA Tekno Rabu 23 Agustus 2023.
