- Twitter Airlangga Hartarto @airlangga_hrt
VIVA Tekno – Pada tahun lalu, lebih dari selusin pejabat senior pemerintah dan militer Indonesia menjadi sasaran perangkat lunak mata-mata Israel. Salah satu targetnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Enam pejabat dan penasihat Indonesia yang ditargetkan mengatakan bahwa mereka menerima pesan email dari Apple Inc pada November 2021 yang memberi tahu mereka bahwa Apple yakin para pejabat sedang ditargetkan oleh ‘hacker yang disponsori negara'.
Apple belum mengungkapkan identitas atau jumlah pengguna yang ditargetkan. Perusahaan menolak berkomentar untuk laporan ini, mengutip dari situs WION, Senin, 3 Oktober 2022.
Apple dan peneliti keamanan mengatakan, target menerima peringatan menggunakan ForcedEntry, perangkat lunak canggih yang telah digunakan oleh vendor pengawasan siber asal Israel, NSO Group.
Alat tersebut digunakan untuk membantu agen mata-mata asing dari jarak jauh dan tanpa terlihat untuk mengendalikan iPhone. Perusahaan siber Israel lainnya, QuaDream, telah mengembangkan alat peretasan yang hampir identik dengan NSO Group.
Namun belum diketahui perusahaan mana yang memata-matai pejabat Indonesia, NSO Group atau QuaDream. Tidak diketahui juga apa upaya peretasan itu berhasil dan apa saja yang didapat oleh penjahat siber.
ForcedEntry digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan pada iPhone melalui teknik peretasan baru yang tidak memerlukan interaksi pengguna. Penelitian ini dipublikasikan oleh pengawas keamanan siber Citizen Lab pada September 2021.
Peneliti keamanan Google menggambarkannya sebagai serangan peretasan 'paling canggih secara teknis' yang pernah dilihat, dalam posting blog perusahaan yang diterbitkan pada bulan Desember.
Apple menambal kerentanan pada September tahun lalu dan pada November mulai mengirim pesan pemberitahuan ke sejumlah kecil pengguna yang kemungkinan telah ditargetkan.
Upaya untuk menargetkan pejabat Indonesia menjadi salah satu kasus terbesar yang pernah dilihat dari perangkat lunak yang digunakan terhadap personel pemerintah, militer dan Kementerian Pertahanan, menurut pakar keamanan siber.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan mereka tidak mengetahui kasus tersebut dan merujuk ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Namun seorang juru bicara NSO membantah perangkat lunak perusahaan terlibat dalam penargetan pejabat Indonesia, "Tidak mungkin secara kontrak dan teknologi," kata perusahaan tanpa menyebutkan alasannya.
Perusahaan, yang tidak mengungkapkan identitas pelanggannya itu mengatakan bahwa mereka menjual produknya hanya kepada entitas pemerintah yang telah diperiksa dan sah.
Sementara QuaDream tidak menanggapi permintaan komentar. Selain enam pejabat dan penasihat yang menjadi sasaran, seorang direktur di perusahaan milik negara yang menyediakan senjata untuk tentara Indonesia juga mendapat pesan yang sama dari Apple.
Beberapa minggu setelah pemberitahuan Apple pada November tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat menambahkan NSO ke 'daftar entitas' Departemen Perdagangan, yang mempersulit perusahaan AS untuk melakukan bisnis dengannya.
Pemerintah asal negeri Paman Sam itu menganggap perusahaan mempunyai teknologi peretasan telepon yang digunakan oleh pemerintah asing secara jahat untuk menargetkan pembangkang politik di seluruh dunia.
