UNJ Bedah Kebijakan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

UNJ Bedah Kebijakan Pemberian Gelar Kehormatan (unj.ac.id)
UNJ Bedah Kebijakan Pemberian Gelar Kehormatan (unj.ac.id)
Sumber :

VIVA – Beberapa hari ini tidak sedikit pemberitaan mengenai perubahan Statuta UNJ untuk pemberian doktor kehormatan, untuk menjawab itu selain dengan press release yang sudah terbit pada hari Selasa (19/10).

UNJ mengadakan Sarasehan dalam tema “Bedah Regulasi Pemberian Gelar Kehormatan: Tinjauan Filosofis, Hukum, Akademis, dan Ketatalaksanaanya”. Sarasehan tersebut digelar secara hybrid, untuk luring diadakan di Aula Latief Hendraningrat, Gedung Dewi Sartika lantai 2, Kampus A UNJ pada Kamis, 21 Oktober 2021. Sementara yang daring lewat Zoom live streaming.

Sarasehan tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber di antaranya Dirjen Diktiristek Kemdikbudristek Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D. diwakili oleh Direktur Sumber daya Ditjen Diktiristek, Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., Kepala Biro Hukum Kemdikbudristek, Dian Wahyuni, S.H., M.Ed. diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Biro Hukum Kemendikbud Polaris Siregar, Rektor IPB: Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI): Prof. Dr. Ir. Asep Saefudin, M.Sc.

Empat orang pembicara yakni, Prof. Dr. I Made Putrawan sebagai Guru Besar Tetap UNJ, Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A. sebagai Guru Besar Tetap UNJ, Dr. Ubedilah Badrun sebagai Dosen UNJ, Dr. Yusherman sebagai IKA Alumni UNJ. Sementara untuk peserta dihadiri oleh seluruh anggota Senat UNJ, seluruh peserta Rapim UNJ, para Wakil Dekan, Sekretaris Korpus Lembaga, dan Koorprodi, perwakilan BEM UNJ dan Fakultas, MTM dan Forum UKM dan para awak media.

Dalam sambutan pada acara sarasehan, Rektor UNJ Prof. Komarudin menyampaikan, setelah sempat ramai di media massa, pada kesempatan ini kita mari kita duduk bersama dalam rangka mencari titik temu dan kesesuaian-kesesuaian yang tidak menguntungkan bagi UNJ.

“Akan lebih baik, apabila masalah yang ditimbulkan beberapa waktu lalu diselesaikan dengan cara sarasehan, karena kegaduhan dapat menimbulkan nama buruk bagi UNJ, dan fokus pada sarasehan ini ialah tentang regulasi. Kita tidak membahas siapa yang diusulkan tetapi membahas regulasi agar harmoni dan sinkron dengan peraturan yang ada,” ungkap Prof. Komarudin dalam keterangan persnya dilansir dari laman unj.ac.id, Jumat (22/10).

Sarasehan dibagi menjadi 2 sesi, sesi pertama diisi oleh Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed selaku Direktur Sumber Daya Diktiristek, Polaris Siregar selaku yang menggantikan Kepala Biro Hukum Kemdikbudristek, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si selaku Rektor IPB dan Prof. Dr. Ir. Asep Saefudin, M.Sc. selaku Rektor UAI, sementara pada sesi kedua diisi oleh, Prof. Dr. I Made Putrawan selaku Guru besar tetap UNJ, Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A. selaku Guru besar tetap UNJ, Ubedilah Badrun, M.Si, dan Dr. Yusherman, M.M. dari IKA Alumni UNJ dan kedua sesi sarasehan dimoderatori oleh Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si.