- Andri Mardiansyah/ VIVA.
VIVA – Perbaikan 11 sekolah rusak tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai dikebut agar bisa selesai sesuai rencana pada tanggal 25 Desember 2021, sehingga bisa segera digunakan untuk proses belajar mengajar.
"Saat ini proyek perbaikan 11 sekolah tersebut sudah dimulai. Sedangkan progresnya cukup bagus sesuai rencana sehingga optimistis tanggal 25 Desember 2021 bisa selesai," kata Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Zubaidi di Kudus, Selasa.
Agar sesuai target, kata dia, para pelaksana proyek diminta untuk mempercepat pengerjaannya dengan menambah jam kerja atau jumlah pekerjanya.
Perbaikan perlu diselesaikan tepat waktu, karena bangunan sekolah tersebut sangat dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar siswa. Dari sebelas sekolah yang mendapatkan alokasi anggaran untuk perbaikan, tercatat hanya sembilan sekolah yang ruang kelasnya diperbaiki, sedangkan dua sekolah hanya perbaikan pagar dan gedung perpustakaan yang pengerjaannya secara penunjukan langsung.
Sekolah yang diperbaiki tersebut terdiri atas satu SMP dan lainnya sekolah dasar (SD), di antaranya SD 4 Prambatan Kidul, SD 2 Sambung, SD 1 Terban, SD 3 Payaman, SD 2 Megawon, SD 3 Bakalan Krapyak, SD 3 Jepang Pakis, SD Krandon, SD 2 Mlati Norowito, SD 3 Undaan Tengah, dan SMP 1 Mejobo.
Alokasi anggaran untuk semuanya sebesar Rp1,6 miliar melalui APBD Perubahan 2021. Sedangkan alokasi masing-masing SD juga bervariasi karena jenis pekerjaannya juga berbeda-beda karena ada yang hanya perbaikan atap ruang kelas dan plafon, serta ada yang perbaikannya termasuk untuk penguatan struktur dinding karena sudah lapuk.
Sementara itu Kepala SD 4 Prambatan Kidul Himawanto mengungkapkan perbaikan ruang kelas yang rusak dimulai 26 November 2021, sedangkan yang diperbaiki hanya dua ruang, yakni kelas I dan II dengan nilai kontrak Rp189,4 juta. Sedangkan ruang kelas III yang juga rusak diusulkan tahun 2022.
Meskipun ada perbaikan ruang kelas, siswa tetap masuk sekolah secara terjadwal dengan memanfaatkan empat ruang yang tersedia. Sedangkan pemanfaatan ruang mushala tidak diperkenankan lagi. (ant)
Penerapan Zonasi PPDB Sekolah Dinilai Belum Efektif
Zonasi salah satu kebijakan kementrian pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang telah dikaji serta mendapat rekomendasi dari lembaga kredibel.
