USU Jadwalkan Perkuliahan Tatap Muka September 2022

Rektor USU, Dr Muryanto Amin
Sumber :
  • B.S.Putra (Medan)

VIVA Edukasi - Universitas Sumatera Utara (USU) menjadwalkan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) pada September 2022. Kini, pihak kampus USU tengah mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana Protokol Kesehatan (Prokes) dalam penyebaran COVID-19.

img_title Hari Keselamatan Pasien Sedunia, IPMG Soroti Urgensi Farmakovigilans untuk Pasien PTM

"Kita kuliah September 2022, kita akan membicarakan persiapan PTM awal Agustus 2022," ucap Rektor USU, Dr Muryanto Amin kepada wartawan, usai meninjau pelaksanaan UTBK Seleksi Mandiri di Kampus USU, Selasa siang, 26 Juli 2022.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Muryanto mengungkapkan sebelum PTM dilakukan, pihak USU akan menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dijadwalkan secara luring di Kampus USU nantinya.

img_title Ingin Usus Sehat dan Bebas Kanker? Coba 4 Buah Ini Sekarang Juga

"Sebelumnya, ada PPKMB rencana luring atau langsung. Kemudian, PTM sudah kita buat langsung bulan September," kata Muryanto.

Muryanto mengatakan untuk PTM ini, diberlakukan kepada seluruh mahasiswa USU dimasing-masing fakultas yang ada.

img_title Viral! Keluarga Dosen Keluhankan Dana Pensiun Belum Cair, Ini Penjelasan Rektor USU

"Semua semester kita siapkan PTM, Tapi kita juga menyiapkan metode hybrid, ada juga daring," kata Muryanto.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Disinggung soal peningkatan jumlah kasus aktif COVID-19 di Sumut beberapa hari belakangan ini. Muryanto mengatakan PTM yang akan digelar USU akan menyesuaikan dari arahan petunjuk pemerintah. Namun, persiapan PTM tetap dilakukan.

"Kita akan melihat perkembangannya, kalau sampai saat ini, tetap kita lakukan dan termasuk hybrid," sebut Muryanto.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum.

Guru Besar USU Desak DPR dan Pemerintah Segera Buat UU Penyadapan, Kasus Presiden Disadap Para Jenderal jadi Alarm!

Guru Besar USU OK Saidin mendesak DPR dan Presiden membentuk UU khusus penyadapan. Kasus LIMS Polri dinilai menunjukkan lemahnya aturan dan pengawasan kewenangan penyadap

img_title
VIVA.co.id
7 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut