Aviandy Raih Gelar Doktor UI dengan Disertasi Framing Media
- Biro Humas dan KIP UI
VIVA Edukasi – Rusia adalah negara yang dibingkai secara negatif oleh media di Indonesia pada era rezim represif-totalitarian Orde Baru. Akan tetapi, angin perubahan politik yang terjadi di Rusia dan Eropa Timur pada tahun 1985—1991 dengan kebijakan glasnost dan perestroika-nya menjadikan pembingkaian berita mengenai Rusia di Indonesia mengalami perubahan.
Pemberitaan yang masif dan intensif pada sebuah media yang merupakan salah satu harian bersirkulasi nasional dan terpandang di Indonesia memperlihatkan ada suatu pesan terselubung yang ingin disampaikan di balik pemberitaan isu tersebut.
“Jika dilihat dalam konteks pemerintahan Orde Baru yang represif dan totalitarian, perubahan pembingkaian pemberitaan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu upaya perlawanan yang dilakukan secara tersembunyi. Selain itu, perubahan pembingkaian juga dapat dilihat sebagai cara media berstrategi dan berupaya pada era Orde Baru untuk mengkritik tanpa takut diberangus oleh pemerintah. Penelitian ini akan mengkaji penggunaan glasnost dan perestroika oleh media tersebut sebagai pintu masuk untuk membicarakan tentang perubahan politik di Indonesia pada era Orde Baru, yaitu pada tahun 1986—1991,” kata Dr. Mochamad Aviandy, S.Hum., M.Hum dalam keterangannya yang diterima VIVA, Jakarta, Jumat (12/8).
Dosen Program Studi (Prodi) Sastra Rusia tersebut menyampaikan hal itu dalam disertasi berjudul “Pembingkaian (Framing) Pemberitaan Glasnost dan Perestroika pada Harian KOMPAS Sebagai Kritik Terhadap Orde Baru”.
Aviandy menemukan bahwa ada upaya bernegosiasi oleh media yang menjadi bahan penelitiannya dengan pemerintah Orde Baru, melalui artikel tajuk rencana dalam balutan isu glasnost dan perestroika yang sedang hangat diperbincangkan saat itu.
Pada penelitian disertasinya, Aviandy mengumpulkan 425 artikel dan 54 tajuk rencana yang terkait glasnost dan perestroika selama kurun waktu 1986-1991. Hasil riset yang dilakukannya menunjukkan bahwa strategi pembingkaian media perlu digunakan secara komprehensif dalam menghadapi rezim pemerintahan otoritarian.
Dengan demikian, kritik dapat disampaikan oleh media tanpa harus mengalami pemberedelan. Negosiasi dengan kekuasaan perlu digunakan untuk tetap mempertahankan peran media sebagai salah satu pilar utama demokrasi dalam mengkritisi kekuasaan.
Kebaruan dan kontribusi penelitiannya dengan menggunakan teori serta metode pembingkaian media pada tajuk rencana di era rezim totalitarian Orde Baru yang berfokus pada cara sebuah media nasional memanfaatkan ruang isu berita internasional sebagai sebagai tempat untuk mengkritik rezim politik, belum pernah dilakukan.
