Gubernur Sumut Minta Perguruan Tinggi Lakukan Kajian Tambang Ilegal di Madina
- Dok Pemprov Sumut
VIVA Edukasi - Perguruan tinggi di Sumatera Utara, diminta untuk membuat kajian tentang keberadaan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Yang diduga kuat memicu gangguan kesehatan, terutama stunting bagi anak, akibat penggunaan bahan kimia.
Hal itu, disampaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat bertemu dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Rumah Dinas Gubernur Sumut, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Kamis 29 Desember 2022.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi
- Dok Pemprov Sumut
Hadir di antaranya Dirjen Minerba Kemen ESDM Ridwan Djamaluddin beserta jajarannya. Turut mendampingi, Kepala Dinas ESDM Sumut Rajali, Kepala Dinas Kehutanan Herianto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Faisal Arif Nasution, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam paparannya, pihak Ditjen Minerba Kemen ESDM menyampaikan hasil kajian dampak kegiatan PETI terhadap permasalahan stunting di Kabupaten Madina, Provinsi Sumut. Mulai dari kajian tentang tingkat pendapatan, pendidikan, pandangan masyarakat, pengatahuan pencegahan stunting hingga sistem penambangan dan pengolahan hasil tambang emas oleh para penambang.
Bahwa dalam paparan tersebut disampaikan, pada 10 kecamatan di Madina, kegiatan PETI sudah berlangsung turun temurun menggunakan sistem mendulang, mendompeng dan gelundung (menggunakan merkuri). Namun masyarakat menilai aktivitas tersebut tidak berdampak signifikan terhadap stunting.
Selain itu pengakuan masyarakat bahwa mereka telah mengetahui stunting dan tingakan pencegahan. Seperti pola hidup sehat, pemenuhan gizi serta membersihkan diri usai melakukan kegiatan penambangan.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi
- Dok Pemprov Sumut
Atas paparan tersebut, Gubernur Edy Rahmayadi pun minta ada penanganan serius terhadap masalah stunting serta ganggunan kesehatan yang diidap oleh masyarakat, yang bersinggungan dengan aktivitas pertambangan (PETI). Seperti menggelar pertemuan intens dengan Bupati dan Kepala Desa, melibatkan pihak yang berkompeten mengkaji bidang kesehatan.
“Saya minta akademisi turun tangan untuk penelitian. Saya pastikan setuju untuk melakukan kajian lebih mendalam. Pastikan ini ditindaklanjuti, mau kita gerakkan,” ujar Gubernur, sembari memaparkan sejumlah kasus gangguan kesehatan serius yang terjadi di desa-desa yang bersinggungan dengan PETI tersebut.
Kajian ini, kata Gubernur, penting untuk memperlihatkan ada atau tidaknya pengaruh penggunaan bahan kimia berbahaya dalam penambangan terhadap kesehatan masayarakat di sekitarnya. Mengingat beberapa indikasi mengarahkan antara PETI dengan kasus seperti kelainan kelahiran bayi (cacat).
