Kesetaraan Pendidikan Terasa Bila 20 Persen Anggaran Digunakan Maksimal

Ilustrasi dunia pendidikan
Sumber :
  • vstory

VIVA Edukasi - Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, kesetaraan pendidikan akan dirasakan masyarakat jika 20 persen anggaran untuk pendidikan digunakan secara optimal.

img_title AI Mengubah Cara Anak Belajar, Kualitas Guru Jadi Kunci Pendidikan

Tahun ini, total anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 604 triliun. Namun, dikatakan Agustina, yang digunakan untuk biaya operasional pendidikan tidak mencapai Rp300 triliun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"20 persen anggaran untuk pendidikan, tidak ada pendidikan mahal. Masalahnya di mana, koreksi pemerintah. Kalau pemerintah bisa mengatur demikian, saya kira uangnya cukup," kata Agustina saat memimpin rombongan Reses Komisi X DPR RI di Bali, Jumat, 17 Februari 2023.

img_title DKPP Pastikan Sidang Aduan Terkait Syarat Pendidikan Gibran Digelar Tahun Ini

Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Agustina Wilujeng Pramestuti dan rombongan di Bali

Photo :
  • Maha Liarosh (Bali)

Ia menekankan, untuk mencapai pendidikan nasional yang berkualitas, perlu ada perubahan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

img_title Relawan Karhutla Banyak yang Gugur, Pemerintah Jamin Pendidikan Keluarga hingga Tuntas

Namun, perubahan UU Sisdiknas yang telah diajukan pemerintah baru disetujui oleh 4 fraksi di DPR RI.

"Empat fraksi di DPR menyetujui, lima fraksi lainnya menolak," kata Agustina.

Di dunia pendidikan, ia melihat amandemen UU Sisdiknas akan memberikan perhatian terhadap  hal-hal yang selama ini belum dilakukan pengaturan.

Ia mencontohkan bidang perpustakaan. Selama  ini, pemerintah menganggarkan dana untuk perpustakaan nasional sebesar Rp600 miliar. Alokasi anggaran itu tidak mencakup tenaga pustakawan.

"Dan tidak ada tenaga perpustakaan di sekolah, itu yang harus digarisbawahi. Jika anak-anak difasilitasi bahan bacaan tanpa pustakawan, terus yang mendampingi anak-anak saat membaca siapa," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Komisi X DPR RI meminta pemerintah menambahkan slot pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk tenaga pustakawan. 

Gedung parlemen DPR RI

Muncul Petisi Buka Ijazah Seluruh Anggota DPR, Saan Minta Masyarakat Tak Giring Opini

Saan meminta agar persoalan keterbukaan riwayat pendidikan tak langsung berkembang menjadi opini bahwa latar belakang pendidikan anggota DPR bermasalah.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut