UMY Kaji Penggunaan AI dan Big Data untuk Kontestasi Pilkada Serentak 2024
- VIVA.co.id/Cahyo Edi (Yogyakarta)
Yogyakarta, VIVA – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyebut perpaduan big data dengan artificial intelligence (AI) dapat digunakan untuk menentukan kebijakan suatu pemerintahan. Selain itu, perpaduan tersebut juga bisa untuk menangkal money politics atau politik uang saat Pemilu khususnya Pilkada serentak.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UMY, Dr. Takdir Ali Mukti mengatakan, bahwa negara Asia Timur seperti Taiwan dan Korea sudah menggunakan AI untuk menentukan kebijakan publik. Semua itu merupakan perpaduan pengolahan big data sehingga kualitas kebijakan oleh pemerintah base on science atau berdasarkan ilmu pengetahuan.
"Nah, di tempat kita untuk pemerintah pusat sudah menggunakan itu dalam 10 tahun terakhir. Tapi untuk sampai implementasi pemerintah daerah itu masih perlu pelatihan," ujarnya di acara International Conference on Government and Politics (ICGP) di Kampus UMY, Kasihan, Bantul, Jumat, 9 Agustus 2024.
Ilustrasi logistik pilkada (antara)
"Intinya AI dan big data itu kan kita menggunakan alat untuk menyerap aspirasi itu sebanyak-banyaknya melalui teknologi tanpa dipengaruhi oleh asumsi," sambung Takdir.
Takdir menilai penelitian yang melibatkan orang-orang pasti memunculkan asumsi. Sedangkan big data mampu menyerap dari seluruh media, contohnya dalam satu detik bisa menyerap ratusan juta data.
"Itu fungsinya akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Contoh, orang WA-an dengan temannya bisa terdeteksi, cuitan di medsos kena, semuanya ada di data itu," ujarnya.
Nantinya, setelah mampu memanfaatkan AI untuk mengambil kebijakan muncul tantangan baru. Tantangan itu terkait bagaimana menangkal politik uang.
"Tantangan kita setelah kebijakan publik itu bagaimana big data itu dengan AI kita gunakan untuk menangkal money politics dalam demokrasi kita. Selain itu bagaimana AI bisa digunakan untuk membuat perangkat lunak, untuk antisipasi penangkalan money politics dalam demokrasi," ucapnya.
Takdir memberikan contoh, bahwa orang tidak mencuri karena tidak ada kesempatan. Sehingga jika mengandalkan moral sosial untuk menangkal politik uang terbilang sulit.
"Tapi bagaimana peluang-peluang itu bisa diantisipasi oleh AI, apakah bisa dalam bentuk aplikasi atau jaringan aplikasi. Itu kan paduan antara AI, software dan semuanya datanya diolah dalam big data itu, atau mengumpul di situ datanya," ucapnya.
Menyoal apakah Indonesia mampu, Takdir optimis Indonesia mampu melakukannya. Mengingat sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi Informasi sudah sangat mumpuni.
"Saya optimis kalau serius mengembangkan perangkat lunak untuk mencoba, ya paling tidak meminimalisir praktik politik uang saya kira bisa," katanya.
Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY, Tunjung Sulaksono menambahkan, bahwa di bidang akademik lebih banyak pada upaya mempersiapkan SDM. Akan tetapi SDM juga harus mendapat dukungan dengan infrastruktur yang mencukupi.
"Salah satu yang berkembang dalam AI terutama dalam pelayanan publik adalah bagaimana kerahasiaan data, security data itu menjadi hal yang sangat penting," ujarnya.
Sedangkan pemanfaatan AI untuk Pilkada, Tunjung mengaku sangat mungkin. Contohnya, para tim sukses partai pengusung dalam Pilkada bisa menggunakan data di masyarakat untuk kemudian melihat tren yang berkembang.
"Seperti harapan kepala daerah itu seperti apa, yang laki-laki, perempuan atau konteks usia tua dan muda bisa muncul dari percakapan di medsos itu bisa diolah dengan AI sekarang sehingga bisa memberikan informasi," ucapnya.
"Kalau mereka tahu caranya untuk menambang data dengan AI menjadi sangat menarik karena mereka bisa menarik kesimpulan, misal pangsa pasar seperti ini maka apa pesan yang harus disampaikan kepada para pemilih," imbuh Tunjung.
