Setelah Didemo, ITB Cabut Permintaan Mahasiswa Penerima Beasiswa untuk Kerja Paruh Waktu

Bandung, VIVA – Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama dengan Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) ITB menggelar aksi demonstrasi pada Kamis, 26 September 2024, pukul 12.30 WIB di Gedung Annex ITB, Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga

Pakar ITB: Galon Polikarbonat yang Terdegradasi Tidak Kembali Membentuk BPA

Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap permintaan pihak kampus yang mewajibkan mahasiswa penerima beasiswa uang kuliah tunggal (UKT) untuk bekerja paruh waktu. 

Aksi demonstrasi ini dihadiri oleh para mahasiswa yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan baru yang dinilai memberatkan dan tidak melalui proses diskusi.

Baca Juga

Peneliti Indonesia Diduga Palsukan Riset di Forum Ilmiah Dunia, ITB Buka Suara

Dalam dialog yang diadakan setelah demonstrasi, Ketua Kabinet KM ITB, Fidela Marwa Huwaida, dan Rektor ITB, Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D., menyepakati tiga poin penting. Salah satunya yaitu pekerjaan paruh waktu yang dilakukan oleh mahasiswa tidak boleh bersifat wajib, melainkan sukarela, dan tidak ada kaitannya dengan hak pengurangan UKT yang mereka terima.

Sebelumnya, pihak ITB menginformasikan bahwa mahasiswa penerima beasiswa UKT diminta untuk mengisi informasi melalui tautan Google Form guna mendaftar 'magang' untuk membantu berbagai kebutuhan kampus.

Baca Juga

Mahasiswa ITB yang Hilang di Gunung Puntang Ditemukan Selamat

Permintaan itu langsung menimbulkan kontroversi di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas, yang mempertanyakan kebijakan tersebut. 

Dalam email yang diterima oleh mahasiswa, terdapat tautan Google Form yang harus diisi sebelum batas waktu yang ditentukan pada Jumat, 27 September 2024, pukul 19.00 WIB. 

Namun, saat isu ini mulai viral dan ramai dibicarakan di media sosial, pihak ITB langsung menutup formulir pendaftaran tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan.



Kontrak politik KM ITB dan Rektor ITB

Photo :

• Instagram @km.itb

Aksi demonstrasi dan viral isu ini membuat pihak ITB akhirnya merevisi kebijakan mereka. Kerja paruh waktu yang sebelumnya diminta, kini harus bersifat sukarela dan tidak berpengaruh terhadap beasiswa yang diterima mahasiswa. 

Selain tuntutan terkait kerja paruh waktu, para mahasiswa juga mengajukan dua tuntutan lain. Pertama, ITB sebagai institusi pendidikan berkewajiban untuk memberikan hak keringanan UKT kepada mahasiswa yang membutuhkan.

Kedua, ITB akan melibatkan mahasiswa dalam seluruh perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mahasiswa.

Tuntutan-tuntutan tersebut disepakati dalam sebuah pernyataan resmi yang ditandatangani oleh Rektor ITB di atas materai. Dokumen tersebut diberi judul "KONTRAK POLITIK TERKAIT ISU KEWAJIBAN KERJA PARUH WAKTU BAGI MAHASISWA ITB PENERIMA BEASISWA UKT ANTARA KABINET KM ITB DENGAN REKTORAT ITB."

Halaman Selanjutnya

Putusan tersebut lantas membuat KM ITB merasa senang, karena aksi demonstrasinya dinilai membuahkan hasil.