Bahaya Tersembunyi Pamer Jari Bertinta Coblosan
- Ist
VIVA – Pada hari pencoblosan ini, banyak pemilih memamerkan foto jari bertinta bukti sudah menyuarakan pilihannya dalam Pilkada Serentak 2018.Â
Foto pamer jari bertinta ini dari sisi positif dinilai bisa menjadi edukasi politik bagi pemilih, agar tidak golput alias tidak memilih dalam gelaran Pemilu. Namun di sisi lain, foto jari bertinta menyimpan risiko bahaya keamanan, jika pemilih tak cermat dan teliti.Â
Information Technology Security Specialist Vaksinkom, Alfons Tanujaya mengatakan, dari sisi teknis foto pamer jari bertinta memungkinkan peretas atau penjahat siber untuk mengambil sidik jari dari foto dengan resolusi yang cukup tinggi dan beberapa posisi jari.Â
Menurutnya, foto pamer jari bertinta yang memperlihatkan sidik jari menjadi risiko, apalagi bagi orang penting. Tapi jika yang pamer foto jari bertinta adalah orang biasa, risikonya kecil.Â
Peretas butuh usaha dan biaya tinggi untuk mendapatkan sidik jari dan keuntungan korban orang biasa. Dengan membobol pada orang biasa, menurut Alfons keuntungan yang didapatkan peretas tak seimbang. Lain halnya jika yang menjadi korbannya adalah orang penting.Â
"Kalau figur publik punya tingkat risiko tinggi untuk dieksploitasi. Seperti kepala negara atau pejabat negara penting, mungkin perlu berhati-hati," jelas Alfons kepada VIVA, Rabu 27 Juni 2018.
Sepengetahuannya, ujar Alfons, memang belum ada kasus eksploitasi sidik jari yang memanfaatkan pamer jari bertinta dalam Pemilu.
Tapi mengingat risiko keamanan tersebut, Alfons menyarankan, kepada pengguna agar jangan berbagi foto jari bertinta dengan resolusi tinggi. Selain itu, jika memang khawatir data sidik jari terpapar, sebaiknya pamer jari bertinta dengan pose yang lain.Â
"Selain itu kalau mau paranoid tunjukkan saja jari kuku daripada sidik jari. Itu akan membuat risiko pengambilan sidik jari dari foto menjadi sangat rendah," kata dia.
Uni Eropa Resmi Wajibkan Laporan Serangan Siber dalam 24 Jam
Komisi Uni Eropa Bersama Badan Keamanan Siber Uni Eropa (ENISA) mengatakan aturan baru yang mewajibkan pelaporan serangan siber dan kerentanan mulai berlaku 11 September.
