Isu Konsolidasi Operator Seluler, Bagaimana Nasib Frekuensi?

Ilustrasi simcard.
Sumber :
  • ANTARA/Prasetyo Utomo

VIVA – Isu merger dan akuisisi yang sekarang heboh diberitakan di kalangan industri telekomunikasi ternyata menarik banyak pihak. Bahkan saham kedua operator sempat terkerek. Namun di balik isu tersebut, ada hal paling krusial yang harusnya mendapat perhatian lebih, nasib frekuensi yang dimiliki oleh kedua operator yang akan merger/akuisisi.

img_title WJIS 2026 Tawarkan 135 Proyek Senilai Rp336 Triliun, Jabar Pacu Investasi hingga Rp314 Triliun pada 2027

Diketahui, sejak menjabat di awal 2015 lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan jika merger dan akuisisi tak bisa dihindarkan di industri telekomunikasi. Bahkan idealnya, hanya ada 4 operator di Indonesia. Namun begitu, isu merger akan sama pentingnya dengan isu frekuensi. Menurut dia, frekuensi merupakan milik publik. Di operator masuk ke valuasi tapi tidak dalam bentuk aset dalam neraca.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Inilah yang kemudian ia janjikan untuk dibuat dan menjadi perhatian utama saat dirinya dipilih Jokowi dalam kabinet kerja, mengesahkan aturan merger dan akuisisi, yang telah direncanakan sejak Menteri M. Nuh. Sayangnya, sampai saat ini tak ada realisasinya.

img_title Industri Rokok Elektronik Mohon Perlindungan Pemerintah Jaga Pelaku Usaha dan Pekerja

Dikatakan pengamat industri dari Indotelko Forum, Doni Ismanto, sejatinya, apapun aksi marger atau akuisisi yang terjadi, masalah utamanya adalah pada isu frekuensi. Bahkan yang terjadi sekarang, saat aksi merger dan akuisi, yang selalu alot adalah masalah frekuensi.

"Jangan sampai alokasi frekuensi dianggap hak milik operator, menjadi bagian yang diperjualbelikan. Chief RA harus secepatnya mengeluarkan PM soal merger dan akuisisi. Tanpa itu, aksi korporasi ini akan penuh intrik. Frekuensi itu punya negara, bukan operator. Operator hanya dialokasikan dan dikelola," kata Doni, kepada Viva.co.id, Senin, 22 Oktober 2018.

img_title Industri Tambang Masuki Babak Baru Menuju Rendah Karbon, MIND ID Beberkan Permintaan Mineral 2040

Belajar dari pengalaman merger XL dan Axis beberapa waktu lalu. Kala itu, XL  mengembalikan  frekuensi 3G berdasar kesepakatan, bukan karena aturan. Jika saja aturan merger dan akuisisi sudah berlaku, mungkin ceritanya akan berbeda.

"Kalau sudah disahkan (aturan menteri), bisa jelas aturan mainnya. Itu sudah lama dibuat, bahkan draft-nya sudah ada. Jangan maunya efisiensi tapi membuat pelaku usaha nabrak aturan dan berakhir di Tipikor," jelas Doni.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menteri bukan broker saham

Terkait isu merger ini, Doni juga menyayangkan pernyataan Rudiantara yang terkesan hanya rumor namun bisa mengerek saham operator-operator seluler yang menjadi obyek pembicaraan. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut