Kominfo Ungkap Biang Keladi UU ITE Direvisi
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pada 2014 melalui proses panjang. UU yang lahir pada 21 April 2008 ini akhirnya direvisi lantaran mencuat kasus Prita Mulyasari.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu, mengatakan kasus ibu dua orang anak ini dengan Rumah Sakit Omni International terjadi pada 2009. Kala itu, kasus Prita dikaitkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga ramai lantaran 'digoreng'.
"Perhatian publik terhadap kasus inilah yang membuat kami memahami keberadaan UU ITE. Permintaan untuk merevisi aturan semakin deras," kata Ferdinandus, dalam Live Video Tok Tok Kominfo, Rabu, 6 Februari 2019.
Salah satu yang menjadi permintaan revisi adalah lama dan besaran hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik. Selain itu juga mengenai kesulitan penegak hukum untuk melakukan penggeledehan dan mendapatkan surat ketetapan.
"Ada usulan bagaimana jika dikembalikan pada proses berita acara di KUHP. Ini yang kemudian jadi masukan bagi kami untuk dipertimbangkan. Kami melakukan sosialisasi secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke," ujar dia.
Atas permintaan tersebut, Ferdinandus akhirnya revisi UU ITE mulai dikerjakan pada Oktober 2014 ketika Rudiantara menjabat menkominfo. Saat itu, Kominfo melakukan rapat rutin dengan sejumlah pihak seperti pakar atau ahli, lembaga swadaya masyarakat, dan Kejaksaan Agung. Akhirnya, revisi UU ITE selesai pada 2016.